"Ini terukur. Ada yang bertanya dananya dari mana? Dananya ya dari anggaran. Itu dengan asumsi APBD Jakarta tidak perlu mengalami external shock berlebihan sehingga mengganggu," ujar Agus di acara konsolidasi relawan di kawasan SCBD, Jakarta, Senin.
Agus mengatakan dalam perjalanannya program itu bisa berhasil jika hubungan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dengan pemerintah pusat juga stabil. Selain itu hubungan antara eksekutif dengan legislatif juga harus berjalan baik.
"Yang penting goodwill-nya. Kita ingin mengurangi pengangguran. Tujuan eksekutif-legislatif kan sama, perannya saja yang berbeda," ujar dia.
Agus menjelaskan program pengurangan kemiskinan dan pengangguran salah satunya dengan memberikan bantuan bergulir sebesar Rp1 triliun per tahun untuk total 20.000 unit usaha.
Harapan Agus, jika satu unit usaha yang diberikan modal bisa menyerap lima pekerja baru, maka program dana bergulir bantuan modal usaha ini bisa mengurangi 100.000 pengangguran.
"Sehingga dalam lima tahun akan cukup signifikan mengurangi angka pengangguran di Jakarta," kata dia.
Selain itu Agus juga memiliki program bantuan langsung sementara sebesar Rp5 juta per tahun per kepala keluarga. Dana yang akan disiapkan berkisar sebesar Rp650 miliar per tahun untuk membantu 128 ribu keluarga kurang mampu.
"Memperhatikan masyarakat miskin ini amanat konstitusi. Kalau ada mencegah dan menghantam kita, pertanyakan mengerti amanat konstitusi atau tidak," ujar dia.
Agus menekankan programnya itu bukan lah politik uang. Menurut dia politik uang adalah menjanjikan sejumlah uang kepada para calon pemilih agar memilihnya dalam Pilkada.
"Ada yang bilang ini money politic, mengerti tidak sih money politic apa. Ini program, kalau terpilih ya ini yang kami jalankan. Money politic itu ayo pilih saya, saya kasih duit," kata Agus.
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Monalisa
Copyright © ANTARA 2016
