"Komisi XI DPR RI menyetujui anggaran penerimaan operasional BI sebesar Rp21,2 triliun dengan rincian penerimaan hasil pengelolaan valas Rp21,07 triliun, penerimaan operasional kegiatan pendukung Rp14 miliar, dan penerimaan administrasi Rp125 miliar," kata Ketua Komisi XI Melchias Markus Mekeng saat rapat kerja dengan Bank Indonesia di Jakarta, Rabu.
Sebelumnya, Bank Indonesia mengajukan usulan anggaran penerimaan operasional Rp24,67 triliun, naik 35,33 persen dibandingkan anggaran tahun sebelumnya.
Sementara itu, rincian anggaran pengeluaran operasional BI Rp9,87 triliun antara lain gaji dan penghasilan lainnya sebesar Rp3,38, manajemen sumber daya manusia Rp2,95 triliun, logistik Rp1 triliun, dan penyelenggaraan operasional pendukung Rp868 miliar.
Kemudian, ada pula pengeluaran untuk program sosial dan pemberdayaan sektor riil dan UMKM Rp310 miliar, pajak Rp925 miliar, dan cadangan anggaran Rp441 miliar.
Anggaran pengeluaran operasional yang disetujui oleh Komisi XI DPR tersebut lebih rendah dibandingkan anggaran operasional ebelumnya yang diajukan oleh Bank Indonesia Rp10,07 triliun atau naik 6,53 persen dibandingkan anggaran tahun 2016.
Terkait dengan program sosial BI, Anggota Komisi XI Achmad Hatari meminta kepada BI agar program tersebut lebih fokus kepada komponen yang secara langsung berpengaruh terhadap naiknya inflasi.
"Ke depan, BI harus fokus kepada kluster komoditas tersebut supaya tupoksi (tugas pokok dan fungsi) BI sebagai penjaga inflasi bisa lebih baik," ujar Hatari.
Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan, dalam program sosial BI memang ada yang dikhususkan untuk menjaga inflasi agar lebih terkendali.
"Memang ada program terkait pengendalian inflasi, khususnya ketahanan pangan," kata Agus.
Pewarta: Citro Atmoko
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2016
