Kemenperin hibahkan mesin untuk IKM di Surabaya

Kemenperin hibahkan mesin untuk IKM di Surabaya

Dirjen IKM Kemenperin Gati Wibawaningsih bersama Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menandatangani Berita Acara pada acara Serah Terima Mesin dan Peralatan IKM di Surabaya, Jawa Timur. (ANTARA News/ Biro Humas Kementerian Perindustrian)

Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Perindustrian memfasilitasi pemberian bantuan mesin dan peralatan untuk industri kecil menengah (IKM) di Surabaya, Jawa Timur guna meningkatkan daya saing dan produktivitas IKM serta menumbuhkan wirausaha baru di dalam negeri.

“Cukup banyak IKM kita masih menggunakan mesin dan peralatan yang sederhana. Di sisi lain, terbatasnya modal menjadi kendala utama IKM untuk melakukan investasi,” kata Dirjen IKM Kemenperin Gati Wibawaningsih lewat keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Gati menyampaikan hal tersebut pada acara Serah Terima Mesin dan Peralatan IKM kepada Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

Turut hadir menyaksikan pada kesempatan tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya Widodo Suryantoro, serta Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Surabaya Hadi Mulyono.

Mesin dan peralatan yang diserahkan adalah untuk IKM konveksi, batik dan alas kaki, yang meliputi mesin obras sebanyak tiga unit, mesin neci tiga unit, mesin jahit 22 unit, mesin pengering sepatu, shoelast sepatu pria dan beberapa mesin lainnya.

“Pemberian ini sebagai tindak lanjut dari bimbingan teknis yang kami lakukan tahun lalu,” ujar Gati.

Langkah ini juga sebagai salah satu upaya untuk merehabilitasi bekas kawasan lokalisasi Dolly di Putat Jaya, Sawahan, Surabaya. Sejak tahun 2014, Kemenperin telah membantu pelatihan pembuatan sepatu kepada warga setempat. 

“Ternyata hasilnya bagus sekali. Maka kali ini, kami berikan alatnya agar mereka berkegiatan positif dan dapat menghasilkan,” tutur Gati. 

Di samping itu, sekaligus diharapkan memenuhi target penumbuhan wirausaha baru untuk industri kecil sebanyak 20.000 dan industri menengah sekitar 4.500 unit hingga tahun 2019. 

Menurutnya, fasilitasi ini merupakan realisasi Direktorat Jenderal IKM Kemenperin atas usulan proposal pelaku IKM yang dikirimkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda). 

“Mesin dan peralatan yang diberikan adalah Barang Milik Negara (BMN). Untuk pemanfaatannya, kami serahkan sepenuhnya kepada IKM melalui Pemda. Mesin dan peralatan ini harus dipergunakan dengan maksimal untuk usaha dan tidak boleh disewakan atau dipindah tangankan kepada orang lain,” papar Gati.

Sementara itu, Risma mengapresiasi program Kemenperin ini karena pelaku IKM di Surabaya akan memiliki kesempatan besar untuk semakin menumbuhkan usahanya. Apalagi, di Kota Pahlawan ini terdapat lebih dari tiga ribu IKM, yang mayoritas usahanya di sektor jasa dan perdagangan. 

“Untuk itu, kami akan mendorong home industry yang ada ke sektor garment, kerajinan dan sepatu,” jelasnya.

Bahkan, Risma memastikan, Surabaya akan memiliki banyak sentra IKM yang bisa menjadi pusat oleh-oleh untuk wisatawan lokal dan mancanegara. 

“Saat ini, kami sudah siap mewujudkannya. Memang tidak mudah, karena dimulai dari nol. Tetapi ini sudah on the track seiring Surabaya sudah menjadi destinasi kapal pesiar,” ungkapnya.

Sedangkan, Widodo mengatakan, bantuan peralatan tersebut nantinya ditempatkan di tiga lokasi, yakni di Rumah Batik, Putat Jaya, dan sentra IKM Bukit Barisan. “Setahun ini mereka sudah ikut pelatihan sehingga tidak akan kaget lagi menggunakan peralatan ini,” terangnya.

Dengan adanya bantuan peralatan tersebut, Widodo pun yakin produk yang diproduksi IKM akan semakin meningkat. 

Selama ini, misalnya membuat batik tulis sangat membutuhkan waktu yang lama dibandingkan produksi batik cetak. 

Imbasnya, cukup sulit untuk memenuhi permintaan yang tinggi. Padahal, SDM sudah ada tetapi peralatannya terbatas. 

"Sekarang alatnya sudah ada, sehingga menjawab permintaan yang tinggi tadi,” paparnya.

Pewarta: Sella Panduarsa Gareta
Editor: Ida Nurcahyani
COPYRIGHT © ANTARA 2016

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar