"Saya usulkan sistem Rp per mil," kata Ahok di Jakarta Selasa.
Ahok menuturkan pengalihan pengelolaan transportasi Kepulauan Seribu itu belum dapat direalisasikan karena terhambat regulasi.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andry Yansah menambahkan pengalihan pengelolaan transportasi laut Kepulauan Seribu harus merevisi regulasi atau peraturan daerah (Perda).
"Karena PT Transjakarta hanya mengelola transportasi darat," ujar Andry Yansah.
Sementara itu, pengamat maritim Laksda (Purn) Soleman B Ponto menyebutkan PT Transjakarta tepat mengelola transportasi Kepulauan Seribu.
Sebelumnya, Ahok berencana menerapkan sistem pembayaran rupiah per mil kepada operator kapal laut tujuan Kepulauan Seribu pada 2015.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga akan mengoperasikan kapal regular untuk melayani masyarakat yang berwisata menuju Kepulauan Seribu.
Guna menerapkan kebijakan itu, Pemprov DKI Jakarta akan menyusun payung hukum sehingga pengelolaan transportasi laut di bawah kewenangan badan usaha milik daerah (BUMD).
Pewarta: Taufik Ridwan
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2017
