Hal itu disampaikan Kapolda dalam apel pasukan di Lapangan KS Tubun Mapolda Sumut di Medan, Senin.
Dalam amanat yang dibacakan Wakapolda Sumut Brigjen Pol Adhi Prawoto, Kapolda mengatakan, kondisi itu dapat terlihat dari pengaduan masyarakat selama tahun 2016 yang mencapai 1.075 pengaduan.
Pengaduan terhadap kinerja Polri di Sumut tersebut bukan hanya berupa komplain secara perseroangan, tetapi juga disampaikan LSM dan instansi.
Kemudian, Kapolda juga mengkritisi masih banyaknya perilaku oknum Polri yang kontraproduktif yang dikhawatirkan dapat menghambat program Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dalam mengembalikan kepercayaan publik (public trust) kepada Polri.
Ia mencontohkan data pelanggaran anggota Polda Sumut pada tahun 2016 yang mencapai 1.016 kasus pelanggaran, yaitu mulai dari pelanggaran pidana (93 kasus), pelanggaran disiplin (786 kasus), hingga pelanggaran Kode Etik Profesi (137 kasus).
Sebagai komitmen untuk mengembalikan kepercayaan Polri, sebanyak 68 personel telah dipecat atau mengalami pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atas pelanggaran yang dilakukan.
Menurut Kapolda, tugas dan tanggung jawab institusi kepolisian di Sumut semakin berat pada tahun 2017.
Indikasi itu dapat terlihat dari tren kriminalitas yang masih tinggi, terutama kejahatan narkoba di Sumut terus yang meningkat dari 4.711 kasus pada 2015 menjadi 5.481 kasus pada 2016.
Lain lagi dengan masih adanya kejadian menonjol pada 2016, seperti kerusuhan berbau SARA di Kota Tanjung Balai, unjuk rasa anarkis di Kabupaten Karo, percobaan bom bunuh diri di Gereja Santo Yosef Medan, kasus SAR melalui media sosial di Tapanuli Selatan dan Mandailing Natal, kasus Dwelling Time di Pelabuhan Belawan, serta penangkapan terduga teroris di Deli Serdang.
Untuk menjawab seluruh tantangan itu, diperlukan peningkatan soliditas internal, sekaligus untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas dan memberikan motivasi bagi peningkatan kinerja.
Pewarta: Irwan Arfa
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2017
