"Saya katakan bahwa infrastruktur pengamanan Pelabuhan Indonesia dapat kategorikan kurang maksimal. Selain itu berbagai regulasi yang ada dan implementasinya belum sinkron dan maksimal," kata Nizar dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis.
Dia mengatakan Komisi V DPR akan segera memanggil Menteri terkait untuk mengevaluasi tentang keamanan dan pelayanan pelabuhan serta meminta agar menetapkan segera Pelindo sebagai objek vital nasional.
Selain itu, Nizar meminta Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) mengungkap semua hasil penyelidikan dari berbagai kecelakaan dengan transparan karena akan menjadi masukan bagi pelayanan pelabuhan yang lebih baik dan aman.
"Sebagai bagian dari objek vital nasional, maka upaya untuk mengantisipasi berbagai gangguan keamanan laut seperti penyelundupan, ancaman teror, insiden bahaya, mogok kerja, sabotase dan lain-lain terhadap pelabuhan, pentingnya pelindo II menerapkan standar operasi keamanan untuk kepentingan bisnis nasional," ujarnya.
Politisi Partai Gerindra itu menilai Pelindo II dapat melakukan pemeriksaan efektivitas dari penerapan sistem manajemen keamanan di kawasan pelabuhan.
Menurut dia, Pelindo II harus berkomitmen untuk terus melakukan program pembinaan SDM secara intensif untuk mencetak pegawai yang handal dan kompeten dalam dunia bisnis.
"Sejumlah masalah yang menghambat investasi harus segera diselesaikan. Pemerintah akan mempercepat pembangunan infrastruktur dan menyelesaikan masalah buruh melalui kompromi antara bipartit maupun tripartit," katanya.
Dia menilai kebijakan itu sesuai program pemerintah untuk memeratakan program dan proyek infrastruktur termasuk pelabuhan ekspor-impor.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2017
