"Masalah pelayanan publik dari instansi pemerintah sampai saat ini memang masih sering menjadi keluhan utama bagi sebagian masyarakat di Indonesia, tak terkecuali di Landak. Untuk itu, jika saya dipercayakan masyarakat untuk menjadi kepala daerah di Landak, saya akan berupaya untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik," kata Karolin di Ngabang ibu kota Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, Senin.
Menurutnya, tuntutan akan pelayanan yang baik dan memuaskan kepada publik menjadi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh instansi pemerintah khususnya sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik.
Diketahui, pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah secara efektif dapat memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia serta memperkuat kepercayaan masyarakat pada pemerintahan dan administrasi publik.
"Untuk meningkatkan pelayanan, masyarakat diupayakan terlibat dalam penyusunan kebijakan, penyusunan standar pelayanan, pelaksanaan survei kepuasan pelayanan publik, serta penyampaian keluhan, pengaduan dan apresiasi," tuturnya.
Hasil dari survei kepuasan pelayanan publik akan lebih diketahui dari sisi apa pelayanan yang diberikan dinilai kurang memuaskan. Setiap pengaduan masyarakat dilindungi oleh undang-undang, terlebih saat ini kita sudah memiliki Ombudsman sebagai instansi pemerintahan yang mengawasi setiap layanan pemerintahan demi mewujudkan kepuasan masyarakat.
"Untuk itu, nantinya kita akan memfasilitasi untuk media pengaduan, dimana akan disediakan kotak saran disetiap instansi pemerintah. Tentunya kotak saran yang disediakan pemerintah tidak akan berarti apa-apa jika tidak diolah dan harus segera ditindaklanjuti," kata Karolin.
Karolin menyatakan, dirinya juga akan melaksanakan Reformasi Birokrasi untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih efektif, demokratis dan terpercaya.
"Saya akan mewujudkan reformasi birokrasi dengan mengubah mental setiap pegawai agar bisa lebih giat bekerja. Dalam hal ini, saya tentu akan sangat menghargai setiap kinerja pegawai, sehingga jika kerja pegawai baik, tentu akan kita berikan penghargaan. Namun, jika kinerja pegawai kurang baik, tentu harus dilakukan evaluasi dan berikan pembinaan," tuturnya.
Mantan anggota DPR RI dua periode itu menambahkan, untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, dirinya akan sangat keras jika ada pegawai yang terindikasi melakukan pungli, terlebih korupsi. Hal itu jelas akan dilakukannya, karena dirinya ingin menciptakan pemerintahan yang bersih dalam mewujudkan pelayanan terhadap masyarakat yang lebih maksimal.
Dirinya juga memastikan, tidak akan ada yang namanya jual beli jabatan dalam pemerintahannya kelak, karena dirinya anti akan hal itu.
"Dari jaman bapak saya (Cornelis) menjabat sebagai Camat, sampai Bupati Landak dan saat ini menjadi Gubernur Kalbar, beliau tidak pernah melakukan hal itu. Ini juga tentu akan saya lakukan, jadi untuk penempatan suatu jabatan, tentu kita akan melihat dari kinerja pejabat dan pegawai yang ada," katanya.
Pewarta: Rendra Oxtora
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2017
