"Jangan proses yang ada di pengadilan atau di luar pengadilan atau apa pun yang tidak ada kaitannya dengan Presiden, dikaitkan dengan Presiden," kata Johan di komplek Sekretariat Negera (Setneg) di Jakarta, Kamis.
Johan menyampaikan hal itu terkait pernyataan SBY pada Rabu (1/2) yang meminta pihak berwenang untuk mengusut dugaan penyadapan terhadap dirinya, seperti disampaikan tim pengacara Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
"Jangan apa-apa ada kaitan dengan Ahok langsung ke Presiden. Lalu ditanya saja ke pengacara Ahok apakah ada statement soal sadap-menyadap? Kalaupun itu benar terjadi, menurut saya tidak boleh," kata Johan.
Johan menilai yang harus dilakukan terlebih dahuluu adalah agar ada klarifikasi terkait ada atau tidaknya sadapan yang dimaksud SBY.
"Yang perlu diklarifikasi itu apakah benar atau tidak ada sadapan, jangan kemudian seolah-olah ada sadapan. Kedua, jangan proses itu dilempar ke Presiden karena Presiden sama sekali tidak ada hubungan dengan persidangan Ahok, itu urusan Ahok lah," tegas Johan.
Dalam sidang kasus penodaan agama dengan terdakwa Ahok pada Selasa (31/1), tim kuasa hukum Ahok menyebut memiliki bukti percakapan antara SBY dengan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia yang juga Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU) KH Maruf Amin.
SBY sebelumnya menyatakan bahwa isu penyadapan terhadap dirinya bukan merupakan delik aduan sehingga pihak berwenang tidak perlu menerima pengaduan dari dirinya untuk bisa melakukan pengusutan sebab ketentuan penyadapan sudah dijelaskan dalam perundang-undangan.
Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2017
