"Kalau dijamin pemerintah, pasti kami mampu," kata Direktur PT KAI Edi Sukmoro usai penunjukan Duta KAI Didi Kempot di Stasiun Gambir, Jakarta, Kamis.
Namun, ia tidak menjelaskan lebih jauh bentuk jaminan pemerintah tersebut.
Saat ini, Edi mengatakan pihaknya masih menunggu Peraturan Presiden terkait penunjukkan KAI menjadi investor tersebut yang diperkirakan akan terbit akhir minggu ini.
"Perpres ini akan keluar akhir minggu ini, kalau sudah keluar saya akan bicara," katanya.
Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan akan memberikan modal lewat skema penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp5,6 triliun.
Sebelumnya, pemerintah sudah mengucurkan dana Rp1,4 triliun untuk PT Adhi Karya.
Sementara itu, dana PMN untuk KAI untuk proyek LRT Palembang yaitu Rp2 triliun, artinya total PMN yang dikeluarkan untuk proyek LRT Rp9 triliun.
Perkembangan fisik pembangunan prasarana kereta ringan LRT Palembang yang terhitung 31 Januari 2017 sudah mencapai 35 persen, sedangkan perkembangan pembangunan LRT Jabodebek mencapai 12 persen.
Untuk lintas Cawang-Cibubur mencapai 19,18 persen, lintas Cawang-Dukuh Atas 1,21 persen dan lintas Cawang-Bekasi Timur mencapai 6,95 persen.
Untuk LRT Palembang, pembangunan prasarana sepanjang 23,4 kilometer ditargetkan selesai pada Juni 2018 sedangkan pembangunan sarana ditargetkan selesai Maret 2018 sebanyak empat set masing-masing tiga kereta dan berikutnya Juni 2018 selesai sebanyak empat set masing-masing tiga kereta yang dikerjakan oleh PT KAI bekerja sama dengan PT INKA.
LRT Palembang ditargetkan dapat beroperasi pada Juni 2018 dengan dioperasikan oleh PT KAI dengan subsidi dari pemerintah.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sebelumnya menjelaskan pendanaan pembangunan prasarana LRT Palembang menggunakan APBN yang dibayarkan selama lima tahun anggaran (2017-2021) sedangkan pendanaan sarana berasal dari PT KAI.
"Terkait LRT Palembang, ada beberapa hal penting yang memerlukan keputusan yaitu di antaranya ketersediaan pasokan listrik sebesar 50 MVA pada Januari 2018 serta pemberian subsidi tarif untuk pengoperasian LRT," katanya.
Hal penting lainnya, lanjut dia, pembangunan LRT Palembang siap operasi Juni 2018 sedangkan pembayaran melalui APBN selama lima tahun yaitu dari 2017 hingga 2021.
Untuk LRT Jabodebek, Budi mengatakan pembangunan kontruksi fase 1 sepanjang 43 kilometer ditargetkan selesai pada Desember 2018 dan dapat beroperasi pada Mei 2019.
Terkait pendanaan, ia menjelaskan berdasarkan Perpres No 98 Tahun 2015 Jo Perpres No 65 Tahun 2016 tentang Percepatan LRT di Jabodebek, pembayaran pembangunan prasarana dibebankan kepada APBN yang dilakukan secara bertahap atau sekaligus.
Budi menambahkan beberapa hal penting yang memerlukan keputusan terkait LRT Jabodebek adalah perlu adanya alternatif pembiayaan pembangunan LRT Jabodebek di luar APBN misalnya dengan pembiayaan 100 persen melalui investasi sinergi BUMN atau pembiayaan 50 persen APBN dan 50 persen investasi sinergi BUMN.
(J010/N002)
Pewarta: Juwita Trisna Rahayu
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2017
