Seratusan pengusaha asli Papua demo di BBPJN

Seratusan pengusaha asli Papua demo di BBPJN

Truk berisi Prajurit Satgas Pembangunan Jalan Trans Papua Denzipur 12/OHH Nabire dan Denzipur 13/PPA Sorong Zeni TNI AD (POP 1) menaiki tanjakan di Distrik Mbua, Kabupaten Nduga, Papua, Rabu (23/3/2016). TNI AD melakukan pembangunan dan peningkatan jalan Wemena-Mumugu sejauh 278 km yang diharapkan mampu meningkatkan aspek kesejahteraan sosial, ekonomi, pendidikan hingga kesehatan khususnya masyarakat pedalaman Papua. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/ama/16)

Jayapura (ANTARA News) - Seratusan orang yang mengklaim diri sebagai perwakilan pengusaha asli Papua menggelar aksi demo di kantor Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) X Wilayah Papua dan Papua Barat di Jayapura, Rabu siang, guna menyampaikan aspirasi.

"Permintaan kami cuma dua, pertama saudara Osman Marbun (Kepala BBPJN X) harus diganti, kedua kita minta kepada Bapak Presiden agar memberi porsi 70 persen dana infrastruktur bagi pengusaha asli Papua," ujar Radia Wanggai selaku koordinator demo.

Ia menegaskan aspirasi tersebut akan dibawa ke Jakarta dan disampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo agar dapat segera direalisasikan.

Radia mengklaim ada beberapa pengusaha asli Papua yang telah diberikan pekerjaan oleh BBPJN X, namun nilai proyeknya tergolong kecil dengan volume pekerjaan yang cukup berat, seperti membangun jembatan.

"Di 2017, BBPJN siapkan 28 paket pekerjaan untuk anak-anak Papua, tapi yang terselenggara baru 13 paket, tapi nilainya tidak sesuai," katanya.

Sementara Kepala BBPJN X Osman Marbun mengklaim pihaknya tidak bisa dengan sengaja membagi-bagikan pekerjaan di luar Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat.

"Kalau kondisi 70-30 saya kira kalau kita lihat di lapangan tidak mungkin. Kalau di luar Perpres 84 tahun 2012, silahkan berkompetisi," katanya.

Menurut dia BBPJN juga memiliki perhatian bagi pengusaha asli Papua dengan membuat program kerja yang memungkinkan mereka bisa memperoleh pekerjaan secara sah.

"Secara hukum kita tidak bisa membagi-bagikan pekerjaan, tapi kita ciptakan programnya supaya mereka bisa masuk," ujarnya.

"Tahun ini sudah 37 paket yang sudah terkontrak dan masih ada 13 paket lagi di Jayapura yang belum kontrak dan itu pasti buat mereka (pengusaha asli Papua)," sambung Osman.

Pewarta: Dhias Suwandi
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2017

Selesai Juli 2019, jembatan Teluk Kendari sudah 40%

Komentar