Setelah mendapatkan arah-arah dari Pak Presiden dan gagasan-gagasan yang sangat cemerlang, maka kita akan jadikan sebagai dasar-dasar gerakan ekonomi dalam rangka menyatukan potensi ekonomi
Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo dan Ketua Majelis Ulama Indonesia Maruf Amin serta para pengurus MUI telah bertemu selama satu jam di Istana guna membahas Kongres Ekonomi Umat dalam rangka menghilangkan kesenjangan perekonomian dan memperbaiki kesejahteraan.

"Setelah mendapatkan arah-arah dari Pak Presiden dan gagasan-gagasan yang sangat cemerlang, maka kita akan jadikan sebagai dasar-dasar gerakan ekonomi dalam rangka menyatukan potensi ekonomi, baik yang bawah, kemudian yang menengah, dan yang besar," kata Maruf di Kantor Presiden usai menemui Jokowi, Jumat.

Sejumlah pengurus MUI bertemu Presiden Jokowi selama satu jam sejak pukul 14.40 WIB khusus membahas kongres itu.

Menurut Maruf, kongres pada 22-24 April 2017 di Hotel Sahid, Jakarta, itu akan mengangkat tema "Arus Baru Ekonomi Indonesia", dengan tujuan saling mempertemukan ide dalam potensi bisnis dengan calon pelaku dan juga pelaku bisnis yang sudah mapan.

"Kalau sekarang aksi ekonomi pemberdayaan. Kemudian sinergi antarpelaku ekonomi dan kemitraan. Jadi kita sekarang akan memberdayakan ekonomi umat ini dengan berbagai cara. Siapa punya apa, siapa perlu apa, kita sinergi saling menopang," jelas Maruf.

Ketua Panitia Pelaksana Kongres Ekonomi Umat Lukmanul Hakim menjelaskan kesenjangan perekonomian menjadi salah satu hal yang mengganggu laju perekonomian bangsa.

Menurut Lukmanul yang juga Ketua Bidang Perekonomian dan Produk Halal MUI, Presiden telah memberikan sejumlah masukan cemerlang guna mendongkrak kesejahteraan umat.

"Yang paling menarik tadi kita berbicara tentang networking atau jejaring sinergis yang saling menguntungkan antara elemen-elemen bangsa di kelompok-kelompok ekonomi. Itu jejaring antara kelompok-kelompok ekonomi mikro, kecil dan menengah dengan kelompok ekonomi yang besar," ujar Lukmanul.

Majelis juga menyampaikan hasil identifikasi masalah keberpihakan regulasi sehingga memberikan ruang bagi kelompok masyarakat dalam membangun usaha bisnis.

Lukmanul mengatakan sekitar 500 peserta dari perguruan tinggi, instansi pemerintahan dan beberapa pondok pesantren serta pelaku bisnis dan ormas Islam akan menghadiri kongres itu.

Pewarta: Bayu Prasetyo
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2017