"Mengapa kami sebut 542 TPS itu ajaib, karena TPS-TPS itu jumlah daftar pemilih tambahannya melebihi 2,5 persen dari total daftar pemilih tetap," ujar Direktur Lembaga survei politik Polmark Indonesia Eko Bambang Subiantoro dalam diskusi yang diselenggarakan Komunitas Pers Peduli Pemilu Jakarta (KP3J), di Jakarta, Senin.
Eko mengatakan berdasarkan Peraturan KPU Nomor 10/2015 pasal 22 disebutkan bahwa jumlah DPTb tidak melebihi 2,5 persen dari daftar pemilih tetap (DPT) yang ada.
Menurut dia, 542 TPS itu rawan terjadi kecurangan. TPS dimaksud menurut dia, tersebar di lima kabupaten dan kota di DKI Jakarta.
Di Jakarta Utara sebanyak 258 TPS, Jakarta Barat 252 TPS, Jakarta Pusat 16 TPS, Jakarta Timur 14 TPS, dan Jakarta Selatan dua TPS. Sementara di Kepulauan Seribua tidak ditemukan.
Eko menyampaikan seluruh pihak harus berpartisipasi menjaga pilkada DKI Jakarta agar berlangsung adil, jujur dan demokratis, terlepas dari siapa pun pemenang pilkada DKI Jakarta putaran kedua 19 April 2017 nanti.
"Siapa pun pemenangnya, Pilkada DKI Jakarta harus dapat berlangsung adil, jujur dan demokratis, karena pilkada DKI Jakarta juga merupskan barometer," jelas dia.
Kerap terjadi
Sementara itu, peneliti LIPI Siti Zuhro mengatakan persoalan daftar pemilih memang menjadi persoalan yang kerap terjadi dalam pemilihan umum di Indonesia.
Siti Zuhro menekankan perlunya pemerintah mendapatkan data kependudukan yang akurat dan terpercaya atau kredibel.
"Kita sebagai negara besar tidak memiliki data kependudukan yang baik, pemerintah perlu segera mendapatkan data kependudukan yang akurat dan kredibel. Saat ini sudah keluar hampir Rp7 triliun untuk KTP elektronik tapi yang terjadi malah menjadi bahan bancakan," jelas Siti Zuhro.
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2017
