"Ada program strategis nasional yang akan dilakukan di Banten, ini harus ada sinergi antara kabupaten, kota dan provinsi, daerah perbatasan Jawa Barat, Lampung, dan DKI," kata Tjahjo Kumolo saat membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2018 Provinsi Banten di Kota Tangerang, Senin.
Menurutnya, musrenbang harus menghasilkan perencanaan program pembangunan yang matang, baik infrastruktur sosial, ekonomi dan politik disesuaikan dengan program kepala daerah terpilih dan sesuai dengan program kerja Presiden Jokowi. Kemudian pelaksanaannya pun harus dilakukan dengan baik, serta evaluasi terus menerus setiap tahunnya.
"Meski Musrenbang ini dilaksanakan sebelum ada gubernur definitif, namun gubernur terpilih harus bisa membangun Banten dengan menyesuaikan perencanaan anggaran tahun anggaran 2018," kata Mendagri.
Baca juga: (Pelantikan Gubernur Banten tunggu pelantikan KPU Pusat)
Selain itu, kata dia, musrenbang adalah untuk menyelaraskan program strategis nasional dengan program skala prioritas program provinsi, bupati walikota yang dibawa pleh kepala daerah terpilih dengan mencermati kondisi geografis dan potensi yang ada di Banten.
"Kalau ini bisa berjalan dengan baik saya yakin perencanaan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang akan terwujud. Yang penting perencanaan bagus, angaran juga bagus dan memastikan pelaksanaan program berjalan dengan baik," kata Tjahjo.
Mendagri juga meminta para kepala daerah untuk bisa mengawal secara langsung pelaksanaan program pembangunan tersebut, tidak mengandalkan pejabat yang dibawahannya. Selain itu perlu mencermati area yang rawan korupsi dan area rawan bencana.
"Harus dikontrol langsung oleh kepala daerah supaya fokus, sasarannya jelas, realisasinya jelas," kata Mendagri.
Mendagri juga menyampaikan selamat kepada masyarakat Banten, ulama, penjabat, Forkopimda, dan pers, yang kemarin mampu menyelenggarakan Pilkada Banten yang lancar dan aman dengan terpilihnya pasangan gubernur bernur dan wakil gubernur Banten yang baru.
"Saya yakin gubernur dan wakil gubernur Banten yang baru insyaallah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banten," katanya.
Pada kesempatan tersebut, Mendagri memberikan penghargaan Pangripta Nusantara kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Banten dalam penyusunan RKPD tahun 2017 terbaik. Untuk RKPD terbaik Kota diberikan kepada Pemkot Tangerang, RKPD terbaik Kabupaten diberikan kepada Kabupaten Pandeglang, dan inovasi terbaik diberikan kepada Kabupaten Lebak.
Musrenbang juga dihadiri oleh perwakilan Bappenas, Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, Kementrian Dalam Negeri, Kementrian Kelautan, anggota DPR RI dan DPD RI asal Banten serta seluruh bupati/walikota di wilayah Banten.
Sementara itu Penjabat Gubernur Nata Irawan mengatakan, Musrenbang yang digelar bertujuan membahas program Pemprov Banten ke depan yang disinergikan dengan kebijakan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota.
Menurut Nata, ada tujuh prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam rangka menjawab isu strategis dan permasalahan yang berkembang, antara lain peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dan pendidikan, pembangunan infrastruktur wilayah, energi dan air baku. Pembangunan pertanian dan pengembangan ekonomi lokal, perlindungan dan rehabilitasi sosial.
Kemudian pemanfaatan sumber daya kelautan, perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha serta peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan penatausahaan dan keuangan daerah.
"Berdasarkan isu strategi serta prioritas pembangunan, RKPD tahun 2018 mengusung tema Memacu Pembangunan Infrastruktur untuk percepatan dan pemerataan pembangunan. Tema ini selaras dengan tema dan prioritas pada rancangan renncana kerja pemerintah daerah tahun 2018 yaitu memacui nvestasi dan memanfatkan pembangunan infrastruktur untuk percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas," kata Nata Irawan.
Pewarta: Mulyana
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2017
