KPK dalami importasi daging sapi dalam kasus suap hakim MK

KPK dalami importasi daging sapi dalam kasus suap hakim MK

Basuki Hariman Diperiksa KPK. Tersangka pemberi suap kepada Hakim MK, Basuki Hariman berjalan saat akan menjalani pemeriksaan di gedung Merah Putih, KPK, Jakarta, Kamis (23/3/2017). Basuki Hariman diperiksa KPK sebagai tersangka terkait kasus suap hakim MK terkait uji materi UU Peternakan dan Kesehatan Hewan yakni penerima suap Hakim konstitusi Patrialis Akbar, Pemberi suap Basuki Hariman dan perantara suap Kamaludin. (ANTARA /Reno Esnir)

Jakarta (ANTARA News) - Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami beberapa informasi kegiatan perusahaan Basuki Hariman dalam importasi daging untuk penyidikan kasus suap kepada hakim konstitusi terkait permohonan uji materi perkara di Mahkamah Konstitusi.

"Ini merupakan pengembangan dalam ruang lingkup penanganan perkara, namun tentu masih memiliki hubungan dengan indikasi suap terkait uji materi di MK yang diusulkan sejak awal," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, di gedung KPK, Jakarta, Senin.

Terkait importasi daging tersebut, KPK pada hari ini memeriksa Ubaidillah Nurdin dari pihak swasta untuk pendalaman terhadap dua tersangka terkait suap uji materi itu, yakni Basuki Hariman dan Ng Fenny.

"Penyidik mendalami hubungan saksi dengan kedua tersangka dalam kapasitas sebagai pengusaha khususnya terkait importasi daging," kata Febri lagi.

Lebih lanjut Febri menyatakan bahwa jumlah saksi yang diperiksa KPK terkait kasus suap hakim Mahkamah Konstitusi itu sekitar 60 orang sejak 2 Februari hingga 10 April 2017.

"Unsur saksi terdiri dari hakim MK, sekjen, panitera, dan pegawai MK, swasta atau pengusaha, advokat, pejabat Bea Cukai, dan pejabat Imigrasi," kata Febri.

Patrialis Akbar ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga menerima hadiah dalam bentuk mata uang asing sebesar 20 ribu dolar AS dan 200 ribu dolar Singapura (sekitar Rp2,1 miliar) dari Direktur Utama CV Sumber Laut Perkasa dan PT Impexindo Pratama Basuki Hariman agar permohonan uji materiil perkara No: 129/PUU-XIII/2015 tentang UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan agar dikabulkan MK.

Perkara No: 129/PUU-XIII/2015 itu diajukan oleh 6 pemohon, yaitu Teguh Boediayana, Mangku Sitepu, Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI), Gun Gun Muhammad Lutfhi Nugraha, Asnawi, dan Rachmat Pambudi yang merasa dirugikan akibat pemberlakuan zona based di Indonesia karena pemberlakuan zona itu mengancam kesehatan ternak, menjadikan sangat bebas importasi daging segar yang akan mendesak usaha peternakan sapi lokal, serta tidak tersedia daging dan susu segar sehat selama ini telah dinikmati.

UU itu mengatur bahwa impor daging bisa dilakukan dari negara "zone based", sehingga impor bisa dilakukan dari negara yang sebenarnya masuk dalam zona merah (berbahaya) hewan ternak bebas dari penyakit mulut dan kuku (PMK), termasuk sapi dari India.

Hal itu berbeda dengan aturan sebelumnya, yakni "country based" yang hanya membuka impor dari negara-negara yang sudah terbebas dari PMK, seperti Australia dan Selandia Baru. Australia adalah negara asal sapi impor CV Sumber Laut Perkasa.

Patrialis bersama dengan orang kepercayaannya Kamaludin disangkakan pasal 12 huruf c atau pasal 11 UU No. 31/1999 sebagaimana diubah UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama seumur hidup atau 20 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.

Tersangka pemberi suap adalah Basuki dan sekretarisnya Ng Fenny yang disangkakan pasal 6 ayat 1 huruf a atau pasal 13 UU No. 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 dengan ancaman pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda paling kecil Rp150 juta dan paling banyak Rp750 juta.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) juga telah memutuskan hakim konstitusi Patrialis Akbar melakukan pelanggaran berat dan menjatuhkan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2017

Hasyim Asy'ari diperiksa KPK terkait tugas Komisioner KPU

Komentar