"Kita perlu apresiasi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Menteri Keuangan yang meramu sedemikian rupa sehingga perubahan iklim bisa menjadi tumpuan pada isu arus utama dalam RKP 2018," kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya pada "kick-off" NDC Indonesia di Jakarta, Kamis.
Dalam RKP 2018, menurut dia, isu strategis utama yang menjadi mainstream harus bertumpu pada revolusi mental, kesetaraan gender, perubahan iklim dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Implementasi NDC akan lebih baik lagi jika dukungan kuat juga diberikan anggota dewan, akademisi, NGO dan dunia usaha. Karena, menurut dia, visi pimpinan negara sudah jelas terhadap isu pengendalian perubahan iklim dengan mengeluarkan kebijakan menjaga hutan primer yang ada, merestorasi gambut, mendukung perhutanan sosial dengan masyarakat adat.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) selalu vokal poin dari pengendalian perubahan iklim menyiapkan instrumen untuk implementasi NDC oleh seluruh pemangku kepentingan Sistem Registri Nasional dan "clearing house".
Ketua Dewan Pengarah Pengendalian Perubahan Iklim Sarwono Kusumaatmadja mengatakan Indonesia termasuk negara rendah emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Namun emisinya akan besar jika terjadi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
"Karenanya harus diusahakan bersama bagaimana cara mencegah kebakaran, terutama di gambut, yang menyumbang emisi terbesar," ujar dia.
Kondisi ini seharusnya sudah menjadi perhatian dunia usaha juga. "Jadi jangan seolah-olah ini sesuatu yang baru jadi harus digalakkan," ujar dia.
Sebelumnya Utusan Khusus Presiden untuk Pengendalian Perubahan Iklim Rachmat Witoelar mengatakan Indonesia sudah pada jalur yang benar menuju 2020. Target penurunan emisi GRK sebesar 26 persen di 2020 sudah tercapai.
Yang perlu disiapkan untuk dilakukan adalah penurunan emisi 29 persen pasca-2020 sesuai dengan komitmen Presiden Joko Widodo di COP 21 Paris, ujar dia.
(T.V002/N002)
Pewarta: Virna P Setyorini
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2017
