"Kami berharap Presiden mencabut kebijakan ijin ritel modern yang sudah masuk pelosok kota dan perdesaan," kata Ketua DPP Asosiasi PKL Indonesia (APKLI) Ali Mahsun dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa.
Ali mengatakan untuk mewujudkan ekonomi yang berkeadilan, pihaknya berharap Presiden melakukan revolusi PKL Indonesia dengan mengeluarkan Instruksi Presiden ke pemerintah daerah agar merealisasikan Perpres 125 tahun 2012 tentang pemberdayaan PKL.
"Presiden harus beri perintah kepada pemda untuk segera terbitkan Perda," ujarnya.
Dia juga meminta agar Presiden Jokowi mewujudkan lima instrumen PKL, salah satunya yakni menyediakan lahan usaha bagi PKL agar dapat diberdayakan.
"Kemudian pemerintah harus memastikan dana kredit usaha rakyat sebesar Rp110 triliun mudah diakses oleh PKL, sebab sebagian besar bank masih mensyarakatkan agunan untuk PKL," ujar dia.
Menurut dia, apabila dana Rp110 triliun itu bisa diakses PKL maka 15 juta ekonomi rakyat akan tercipta sehingga pengangguran dapat berkurang.
(T.R028/I007)
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2017
