Kebinekaan atau keberagaman dari bangsa Indonesia merupakan kenyataan yang harus dirawat oleh setiap elemen khususnya dari kalangan perguruan tinggi agar bangsa Indonesia tidak mudah pecah, kata Ketua Umum APPTHI, Dr. Laksanto dalam sambutannya, ketika membuka seminar tahunan APTHI, di Raja Ampat Papua, Jumat.
Empat pilar, kata Laksanto, Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Eka, dan Negara Kesatuan RI. Keempat pilar sebagai penyangga demokrasi, katanya, saat ini terlihat mulai tergradasi oleh kepentingan sesaat. Itu artinya, ada sesuatu "pekerjaan rumah" bagi kalangan akademisi untuk terus membumikan empat pilar itu.
Ia mencontohkan, Pilihan Kepala Daerah DKI Jakarta, terlihat adanya "blackmail" antara para pendudukung yang kurang menguntungkan masa depan bangsa Indonesia.
Hal itu bukan tidak mungkin juga akan diikuti oleh calon kepala daerah lainnya, yang masih mendikotomikan, pemeluk agam Muslim- Kristen, ras, China - Pribumi dan lain-lain.
"Bangsa Indonesia adalah punya keragaman suku, agama dan ras sejak bangsa ini belum merdeka yang disebut Bhinneka Tunggal Eka. Inilah sesungguhnya esensi dari empat pilar dari Demokrasi, yakni merawat adanya persatuan di atas landasan Pancasila.
Pertemuan tahunan APPTHI yang diselenggarakan di Raja Ampat Sorong, dihadiri sekitar 120 utusan dari universitas swasta Fakultas Hukum seluruh Indonesia, seperti Universitas Pancasila Jakarta, Universitas Pasundan Bandung, Universitas Islam Yogjakarta, Universitas Umi Makassar, Univesitas Muhahammadiyah Palu, Universitas Untag Semarang, Universitas Sumatera Utara, Pancabakti Pontianak Kalbar, Univ Muhamadiyah Sorong, dan tuan rumah dipercayakan kepada Sekolah Tinggi Hukum Bintuni.
Tema yang diusung pada seminar ini adalah "Pentingnya Mempertahankan Empat Pilar ditengah Memudarnya Nasionalisme" itu sebagai nara sumber Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Zulkifli Hassan yang diwakilkan Kepada Bidang Keuangan Setjen MPR, dan Dekan Fakultas Surya Kencana Cianjur, Dr. Dedy Suryana.
Ditemat yang sama, Ketua Asosiasi Penyelenggara Program Studi Ilmu Hukum, Jawade Hafidz menambahkan, demokrasi yang berbasis kapitalisme di Indonesia saat ini tampak kebablasan sehingga cukup mengkhawatirkan keberlangsungan sebagai bangsa Indonesia yang selalu rukun dan harmoni.
Dasar dari bangsa Indonesia adalah ramah, suka musyawarah dalam menyelesaian masalah/konflik. Namun belakangan ini, kearifan lokal mulai tergerus dari adanya faham demokrasi yang terlalu terbuka, katanya.
Ia juga menyambut baik sosialisasi empat pilar di laksanakan di Raja Empat Sorong karena Papua ini wilayah di kawasan Timur Indonesia yang harus diakui belum mendapat perhatian penuh dari pusat,
"Luas Papua mungkin empat kali lipat di banding Pulau Jawa, oleh karenanya sudah saatnya semua pihak mengalihkan investasi dan kegiatananya di Tanah Papua agar gerak perekonomian tambah cepat," katanya.
(T.Y005/A011)
Pewarta: Theo Yusuf
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2017
