Kisah Presiden Jokowi menekan tingginya impor jagung

Kisah Presiden Jokowi menekan tingginya impor jagung

Presiden Joko Widodo (ANTARA/Biro Pers Setpres-Laily Rachev)

Jakarta (ANTARA News) -  Presiden Joko Widodo mengaku tidak dapat melupakan kunjungan kerja ke Kabupaten Magetan, Jawa Timur, dan Kabupaten Dompu di Nusa Tenggara Barat saat petani marah dan mengeluhkan rendahnya harga jagung yang saat itu pada kisaran Rp1.500-Rp1.700 per kg.

"Pak, kita rugi besar karena harganya jatuh. Kenapa jatuh? Karena impornya besar," keluh petani yang diucapkan kembali Presiden pada Pekan Nasional Petani Nelayan ke-15/2017 di Stadion Harapan Bangsa, Gampong Lhong Raya, Banda Aceh, Sabtu.

Saat itu impor jagung mencapai 3,6 juta ton. Mengetahui ada impor sebanyak itu, Jokowi memerintahkan Menteri Pertanian untuk tidak ada lagi mengimpor jagung dalam waktu lima tahun.

Dua tahun setelah itu, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden mengenai harga jagung. "Harga yang kita tetapkan saat itu Rp2.700 per kg. Betul Pak Menteri?" tanya Presiden.

Akibat Inpres itu, petani bergairah menanam jagung karena menguntungkan. Kini, pada akhir 2016 impor jagung tinggal 900.000 ton dari 3,6 juta ton.

"Ini kerja keras petani, petani jagung dan harganya sudah naik. Dan kita harapkan tahun ini sudah tidak ada lagi impor yang namanya jagung karena tinggal 900.000 ton. Kalau dalam dua tahun yang 3,6 juta ton hanya jadi 900.000 ton. Tahun ini Insya Allah kita sudah tidak impor lagi karena sudah bisa dipenuhi oleh petani-petani kita dari dalam negeri," kata Presiden.

Seperti dikutip Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden Bey Machmudin dalam siaran pers, Presiden kemudian memanggil beberapa petani jagung dan kakao untuk menceritakan pengalaman mereka dan mendengarkan masukan. Mereka kemudian dihadiahi sepeda oleh presiden.

Pada acara ini Presiden dan Ibu Iriana didampingi Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki dan Gubernur Aceh Zaini Abdullah

Pewarta:
Editor: Jafar M Sidik
COPYRIGHT © ANTARA 2017

Komentar