HTI itu lahir 1953 di Jerusalem yang didirikan oleh Taqiyuddin An-Nabhani, dengan ideologi mendirikan khilafah Islam, atau pemerintahan Islam berdasaarkan khilafah yang menolak demokrasi."Jayapura (ANTARA News) - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementrian Agama (Kemenag) Provinsi Papua di minta segera menyurati sekolah-sekolah, masjid, musala dan pondok pesantren terkait paham ajaran yang dianut oleh Hizbut Tharir Indonesia yang di nilai bertentangan dengan Pancasila dan NKRI.
Permintaan ini mengemuka saat Nahdlatul Ulama setempat menggelar seminar dengan tema Pembubaran Hizbut Tharir Indonesia (HTI) untuk Papua tanah damai, di salah satu hotel ternama di Kota Jayapura, Kamis.
"Kami minta dengan segera agar Kanwil Kemenag Papua untuk menyurati sekolah-sekolah, masjid, musala dan pondok-pondol pesantren terkait paham HTI yang sudah menyimpang ini," kata Ketua pimpinan wilayah GP Ansor Papua dan Papua Barat, Amir M Madubun.
Menurut dia, paham yang dianut oleh HTI yang masuk ke Papua pada 2000-an dan telah menggelar berbagai kegiatan di sejumlah daerah di Bumi Cenderawasih dikhawatirkan akan merusak tatanan kerukunan beragama yang sudah terjalin dengan baik.
"Kami tidak membenci HTI, tetapi paham yang diajarkan oleh mereka sangat bertolak belakang dengan apa yang kami dengar dan ketahui. Apalagi mereka secara terang-terangan menyebarkan ideologi khilafah-pemerintahan berideologi Islam, yang bertentangan dengan Pancasila," katanya.
GP Ansor Papua dan Papua Barat serta Banser, kata Amir, akan menjadi organisasi pemuda dan masyarakat yang berdiri paling depan untuk mengawal Pancasila dan NKRI.
"Kami dengar pada 20 Mei ini, HTI akan melaksanakan kegiatan di Koya, Distrik Muara Tami, harapannya Pak Kapolda dan jajarannya bisa memantau atau membubarkan mereka. Tapi kalau untuk dakwah tentang ke-Islaman tanpa doktrin khilafah, kami sependapat," kata Amir.
Menanggapi permintaan ini, Jhoni Marweri, wakil dari Kanwil Kemenag Papua yang menjadi salah satu nara sumber pada seminar tersebut menyambut baik apa yang disampaikan oleh GP Ansor Papua dan Papua Barat.
"Tentunya ini saran dan usul yang baik, saya segera laporkan kepada pimpinan untuk menyurati sekolah-sekolah, masjid, musala, pondok pesantren bahkan ke kampus-kampus, agar segera menangkal isu radikalisme seperti yang digaungkan selama ini," katanya.
Namun, kata Jhoni, pihaknya dalam waktu dekat akan segera berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait wacana pembubaran HTI.
"Kami tidak akan gegabah, sesegera mungkin akan menyurat kepada pengurus HTI untuk mendengarkan langsung alasan mereka mengajarkan paham yang sering disebutkan khilafah. Kemenag tentunya akan berkoordinasi dan berkomunikasi dengan semua pihak," kata Jhoni.
Organisasi Islam, Nahdlatul Ulama (NU) bekerjasama dengan Kanwil Kementrian Agama Provinsi Papua menggelar seminar dengan judul Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) untuk Papua tanah damai di salah satu hotel ternama di Kota Jayapura, Kamis.
Seminar itu menghadirkan empat orang nara sumber, diantaranya Kapolda Papua Irjen Pol Boy Rafli Amar, akademisi dari Universitas Sains dan Teknologi Jayapura Ridwan Al-Makassary, dan Jhoni Marweri wakil dari Kanwil Kemenag Papua serta Kepala Kesbangpol Kota Jayapura Eveerth Merauje mewakili Kesbangpol Provinsi Papua.
"HTI itu lahir 1953 di Jerusalem yang didirikan oleh Taqiyuddin An-Nabhani, dengan ideologi mendirikan khilafah Islam, atau pemerintahan Islam berdasaarkan khilafah yang menolak demokrasi," kata Ridwan Al-Makassary, nara sumber pertama yang menyampaikan soal HTI.
Pewarta: Alfian Rumagit
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2017
