Komentar Yudi Latief sebagai Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila

Komentar Yudi Latief sebagai Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila

Foto arsip - Yudi Latief (tengah) pada foto 27/6/15. (ANTARA FOTO/Ismar Patrizki)

Jakarta (ANTARA News) - Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) Yudi Latief mengakui bahwa kewenangan lembaga yang baru ia pimpin punya keterbatasan.

"Dibentuknya unit ini juga jangan over ekspektasi karena unit ini tidak terlalu luas kewenangannya, dan lebih kepada fungsi koordinasi dan pengendalian dan pembenahan pengajaran Pancasila di sekolah-sekolah, sebenarnya kewenangan terbatas, tapi ekspektasi publik sangat besar," kata Yudi di Istana Negara Jakarta, Rabu.

Yudi Latief pada hari ini diambil sumpah jabatannya oleh Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Eksekutif UKP PIP bersama dengan 9 orang Dewan Pengarah UKP PIP.

"Jadi saya kira jalan terbaik adalah dengan memberdayakan komunitas, kembali ke semangat Pancasila gotong royong," ucap Yudi.

Ia menilai bahwa untuk mendorong semangat Pancasila pada masa depan negara hanya akan menjadi fasilitator.

"Tapi sebenarnya yang bergerak itu simpul-simpul relawan dari berbagai komunitas. Saya menyebutnya gembala-gembala komunitas yaitu rohaniawan, budayawan, sineas, jurnalis, tua-tua adat itu yang akan kita jaring dalam konektivitas supaya sama-sama bertanggung jawab dalam Pancasila karena seperti yang Bung Karno katakan bahwa Pancasila itu semula dari komunitas".

"Kalau kita ada masalah maka negara minta tolong kepada komunitas untuk bisa ikut serta merawat nilai-nilai ini," tutur Yudi, menjelaskan.

Yudi juga mengaku bahwa Pancasila akan dicoba untuk kembali dihidupkan sebagai pelajaran di sekolah-sekolah maupun universitas.

"Selanjutnya yang akan segera menjadi pusat perhatian adalah banyak orang merasa pelajaran Pancasila untuk dihidupkan kembali, bukan hanya implisit tapi eksplisit. Ini kewenangannya di kementerian terkait seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Pendidikan Tinggi, yang bisa kita lakukan adalah kalau kementerian terkait mewajibkan pelajaran Pancasila sebagai pelajaran maka kita hanya bisa membantu supaya pelajaran Pancasila yang menjadi bahan ajar, sistem delivery, metodologinya itu harus lebih berbobot, menarik, lebih sesuai dengan perkembangan masyarakat ini," tambah Yudi.

Kegiatan lain yang digagas UKP PIP menurut Yudi juga adalah Bulan Pancasila. "Menarik Pancasila disebut dari 1 Juni disempurnakan pada 22 Juni dan berakhir absah saat konstitusi diresmikan pada 18 Agustus, supaya saya kira pro kontra soal ini kita selesaikan dengan cara semua orang mengerti bahwa Pancasila tidak sekali jadi, tapi melalui proses yang berkelanjutan mulai 1 Juni sampai 18 Agustus," ungkap Yudi.

Sembilan orang Dewan Pengarah UKP PIP yang dilantik Presiden Joko Widodo adalah Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden ke-6 Jendral TNI (Purn) Try Sutrisno, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Muhammad Mahfud MD, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Maruf Amin, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Said Aqil Siradj.

Kemudian ada mantan Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia Pendeta Andreas Anangguru Yewangoe, Ketua Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya dan Ketua Umum Majelis Buddhayana Indonesia sekaligus CEO Garudafood Group Sudhamek.

Presiden telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila. Lembaga baru itu ditugaskan untuk memperkuat pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang terintegrasi dengan program-program pembangunan termasuk pengentasan kemiskinan, pemerataan kesejahteraan dan berbagai program lainnya.

Pewarta:
Editor: Aditia Maruli Radja
COPYRIGHT © ANTARA 2017

Komentar