"Salah satu yang disorot dalam kampanye kalau ini kita ingin mendesak masyarakat internasional mengambil langkah melarang seluruh impor barang-barang yang diproduksi dari teritori ilegal di tanah Palestina," katanya dalam peluncuran kampanye global untuk mengakhiri pelanggaran HAM selama 50 tahun pendudukan Israel atas Palestina di Jakarta, Rabu.
Peluncuran petisi untuk mengakhiri pelanggaran HAM di Palestina diadakan oleh Amnesty International Indonesia dan Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
Usman menuturkan perjuangan untuk menghentikan pelanggaran HAM di Palestina harus terus dilakukan sehingga penduduk merasa nyaman dan sejahtera tinggal di wilayahnya.
"Kampanye untuk Palestina kali ini untuk menyuarakan warga sipil yang mengalami pelanggaran Hak Asasi Manusia di Palestina, banyak orang Palestina menjadi pengungsi di wilayah sendiri," ujarnya.
Dia menuturkan pemerintah Indonesia memiliki dukungan yang besar terhadap kebebasan Palestina dari pendudukan Israel.
"Memerlukan peranan yang lebih baik dari pemerintah Indonesia untuk mengambil peran dalam peta politik dunia," tuturnya.
Dia mengharapkan negara-negara lain dan entitas bisnis tidak membangun hubungan bisnis dengan entitas bisnis di atas wilayah pendudukan ilegal di Palestina.
Sementara itu, mantan Pelapor Khusus PBB untuk situasi Hak Asasi Manusia kawasan Palestina, Makarim Wibisono entitas bisnis harus teliti dalam menentukan produk yang diproduksi di wilayah pendudukan Israel di Palestina.
"Mereka melakukan manuver dengan mengubah merek," tuturnya.
"Kalau kita berhimpun sama sama dan memberi tekanan ekonomi pada Israel Insya Allah ini memberikan dampak yang akan berpengaruh juga pada penerimaan Israel," ujarnya.
Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2017
