"Saat ini kecil kemungkinan bagi pemerintah provinsi bisa mengeluarkan pembiayaan untuk pembebasan lahan jalan tol dalam kota Bandung 2017 dan 2018," kata Karniwa, di Bandung, Selasa.
Ia menjelaskan, anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun ini dan satu tahun ke depan habis teralokasikan untuk alih kelola SMA/SMK serta pesta rakyat pilkada serentak.
Namun, kata dia, mereka tetap komitmen dan mendukung agar jalan tol dalam kota tersebut bisa terwujud dan di sisi lain, pihaknya baru akan siap pada 2019 jika melihat dengan ketersediaan anggaran dan prioritas pemerintah.
Pembangunan jalan tol dalam kota ini, JICA dari Jepang siap membiayai seluruh kontruksi pembangunan jalan tol sepanjang 27 km sedangkan biaya pembebasan lahan dibebankan kepada tiga pemerintahan yaitu Pemprov Jabar, Kota Bandung, dan Kementrian PUPR.
Menurut dia berdasarkan hasil rapat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan fokus pada pembebasan lahan untuk tiga ruas fase satu yaitu akses Gedebgae-Soekarno Hatta, segmen bidang Kopo-Leuwipanjang, dan segmen bidang Kiaracondong-Buahbatu.
Berdasarkan data yang ada menyatakan kebutuhan anggaran untuk tiga segmen tersebut meliputi Rp 560 miliar untuk Gedebage-Soekarno Hatta untuk pembebasan lahan tujuh Hektare.
"Dan untuk Kopo Rp 10,5 miliar untuk membebaskan 1355 meter persegi, dan untuk Kiaracondong Rp 212 miliar untuk 12.000 meter persegi," kata dia.
Sementara itu, mengenai segmen Gedebage pihaknya perlu mengonfirmasi Kementerian PUPR karena data di kementerian tersebut ada sekitar 128.000 meter persegi yang harus dibebaskan.
Pewarta: Ajat Sudrajat
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2017
