Partai Demokrat tetap konsisten dengan tidak ikut mengirimkan anggota Fraksi dalam Pansus Angket KPK. Sebab bagi partai Demokrat lebih penting memikirkan bagaimana KPK senantiasa tetap kuat dalam memerangi korupsi."
Jakarta (ANTARA News) - Wakil Sekjen Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin mengatakan pembentukan Pansus Angket KPK tidak tepat di tengah masih maraknya praktik korupsi di Tanah Air.

"Pansus Hak Angket tidak tepat, sebab terjadi dalam situasi korupsi yang masih marak. Pansus disinyalir bisa mengganggu proses penegakan hukum yang saat ini dilakukan oleh KPK," ujar Didi di Jakarta, Rabu.

Ia menambahkan karena itu partainya konsisten tidak ikut Pansus Hak Angket KPK. Demokrat menginginkan lembaga antirasuah tetap kuat memerangi korupsi.

"Partai Demokrat tetap konsisten dengan tidak ikut mengirimkan anggota Fraksi dalam Pansus Angket KPK. Sebab bagi partai Demokrat lebih penting memikirkan bagaimana KPK senantiasa tetap kuat dalam memerangi korupsi," kata Didi.

Dia mengakui saat ini KPK sedang menangani kasus-kasus korupsi besar yang menjadi perhatian publik.

Pansus Angket KPK, menurut Didi, jelas menjadi pertaruhan besar bagi DPR, khususnya partai-partai pengusung Pansus Angket KPK terkait komitmennya melawan korupsi. Mayoritas partai pengusung Pansus Angket KPK adalah partai-partai yang mendukung pemerintah.

Dia mengingatkan bahwa rakyat tidak ingin semangat penegakan hukum sedikitpun kendur dan terganggu karena keberadaan Pansus itu.

Oleh karenanya, pihaknya mengusulkan agar pemerintah mengingatkan partai pendukungnya untuk mendukung penguatan KPK daripada memaksakan hak angket yang disinyalir malah bisa memperlemah KPK.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2017