Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan yang ditandatangani 8 Mei lalu, menurut Ketua Ikatan Kenotariatan UI Agung Iriantoro berseberangan dengan Undang-Undang jabatan yang diamanahkan ke para notaris.
Sebelumnya, Perppu No.1/2017 memberi kewenangan bagi Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk mendapatkan informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.
Namun, Agung melanjutkan, notaris berkewajiban melindungi kerahasiaan informasi pihak tertentu, khususnya para pengguna jasa kenotariatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
"Kontradiksi ini yang tengah dibahas, apakah UU yang pertama itu tanpa batas atau bagaimana? Pasalnya, notaris berkewajiban untuk melaksanakan jabatannya sesuai amanah Undang-Undang, khususnya jika dikaitkan dengan kerahasiaan informasi, keamanan, dan perlindungan hukum," kata Agung.
Di sela Seminar Nasional bertajuk "Rahasia Jabatan VS Keterbukaan Data/Informasi: Kepastian Rahasia Jabatan Terkait Diberlakukannya Peraturan Perundang-undangan di Bidang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pertukaran Informasi Perpajakan" di Balai Kartini, Jakarta, Sabtu, Agung menyampaikan harapannya perbedaan isi peraturan tersebut dapat segera diatasi.
"Diharapkan ada satu sinkronisasi, sejauh mana toleransi, sejauh mana kebijakan dan notaris juga bisa membantu pemerintah mengenai peraturan perundangan tentang tindak pidana," terang Agung seraya menekankan semua pemangku kepentingan, diantaranya notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), atau advokat, serta para penegak hukum harus saling menjalin komunikasi demi mengatasi masalah tersebut.
"Artinya bagaimana kita menyikapi kondisi ini tanpa ego, selama itu bisa dilakukan dengan satu konteks pemahaman, kita bisa mulai bergandeng tangan dan saling mengerti bahwa ini untuk bangsa dan negara," tukas Agung seraya menambahkan para penegak hukum harus memahami notaris berkewajiban ke jati dirinya sebagai pejabat yang menjalankan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.
"Jadi tidak terkait dengan isu lain, apakah politis atau pun dan lain sebagainya, gitu," tambahnya.
Dalam acara seminar yang diadakan ikatan notariat UI turut mengundang sejumlah pembicara, diantaranya Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Freddy Harris, Wakil Kepala PPATK Dian Ediana Rae, Direktur Risk Management & Compliance PT Bank Mandiri Ahmad Siddik Badruddin, Dosen FHUI dan Kepala STHI JENTERA Yunus Husein, Advokat Assegaf Hamzah & Partners Chandra M. Hamzah serta pakar hukum Pieter Latumeten dan Romli Atmasasmita.
(T.KR-ARC/Y005)
Pewarta: Aria Cindyara
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2017
