"Walaupun telah meminta maaf, kepolisian harus tetap memeriksa Arief Pouyono karena pernyataannya telah menimbulkan kegaduhan dan bisa menimbulkan konflik horisontal di masyarakat," kata Faozan Amar di Jakarta, Rabu.
Beberapa waktu lalu Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono menyebut Presiden Joko Widodo dan PDIP telah membohongi rakyat, sehingga wajar jika dianggap seperti PKI.
Faozan menjelaskan Baitul Muslimin Indonesia yang didirikan dan didukung Muhammadiyah dan NU sebagai sayap dakwah PDIP memiliki pengurus yang berasal dari Muhammadiyah dan NU.
Faozan meminta orang tidak mudah menyampaikan pernyataan sembrono jika tidak mengetahui sejarah perjuangan bangsa dan perkembangan PDIP.
"Itu tuduhan sangat keji dan tidak beralasan, sebab PDIP adalah partai yang berdasarkan Pancasila dan di PDI P ada Baitul Muslimin Indonesia yang didukung oleh Muhammadiyah dan NU sebagai sayap dakwahnya partai," kata Faozan.
Arief Poyouno sendiri sudah meminta maaf secara terbuka kepada PDIP karena menyamakan PDIP dengan PKI.
Arief menuliskan permohonan maafnya secara tertulis. Selain itu, dia membuat surat permohonan maaf yang ditandatangani di atas meterai Rp 6.000.
"Bersama ini terkait pemberitaan di beberapa di media massa yang menyebutkan pernyataan saya yang mengatakan, WAJAR SAJA KALAU PDIP SERING DISAMAKAN DENGAN PKI KARENA MENIPU RAKYAT, dengan ini saya mengklarifikasi bahwa saya tidak bermaksud mengatakan bahwa PDIP adalah PKI dan menipu rakyat," tulis Arief dalam keterangan tertulis, kemarin.
(Baca: Fadli Zon: pernyataan Arief Poyuono pandangan pribadi)
Pewarta: Jaka Suryo
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2017
