Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo bertemu perwakilan Dharma Adyaksa, Sabha Welaka dan PHDI Pusat untuk membahas pembinaan ideologi Pancasila dengan metode kekinian.

Dalam keterangan tertulis Tim Komunikasi Presiden yang diterima di Jakarta, Kamis, disebutkan bahwa pertemuan tersebut berlangsung di Istana Merdeka.

Presiden didampingi oleh Teten Masduki, Kepala Staf Kepresidenan dan AA GN Ari Dwipayana, Staf Khusus Presiden RI.

Dalam pertemuan itu Presiden Joko Widodo menyampaikan beberapa hal yakni pertama, Presiden menyampaikan terima kasih kepada Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Pusat dan Umat Hindu yang telah membantu pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas dharma negara.

Kedua, pemerintah kembali melakukan pembinaan ideologi Pancasila dengan membentuk UKP-PIP.

Menurut Presiden, pembinaan harus dilakukan tidak dengan cara-cara indoktrinasi, tapi menekankan partisipasi dan persuasi dengan metode kekinian.

Presiden juga menekankan pembinaan ideologi Pancasila pada generasi muda dalam kurikulum sekolah dasar, sekolah menengah, sampai perguruan tinggi.

Ketiga, Presiden juga menyinggung lahirnya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 yang bertujuan untuk keamanan negara atau survival negara ke depan.

Upaya untuk mengganti Pancasila dan NKRI tidak bisa dibiarkan dan bagi Presiden, sikap tegas harus diambil karena menyangkut ideologi Pancasila dan keutuhan NKRI.

Bahkan Presiden mengatakan sikap tegas ini ditunggu-tunggu rakyat dan Presiden dalam mengambil sikap tegas ini tidak ada peduli dengan soal popularitas.

Terakhir, Presiden mendengar dan mencatat hal-hal yang disampaikan oleh Darma Adyaksa maupun Ketua Pengurus Harian PHDI baik terkait masalah kebangsaan maupun persoalan yang sedang dihadapi oleh umat Hindu.

Merespon hal itu, Presiden akan meminta Menteri Agama dan Kementerian terkait untuk menindaklanjuti permasalahan umat Hindu yang disampaikan oleh PHDI.

Pewarta: Hanni Sofia Soepardi
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2017