"Amerika Serikat menganggap Majelis Konstituante Nasional Venezuela adalah hasil tidak sah dari proses tidak benar, yang dirancang kediktatoran Maduro untuk melanjutkan serangannya terhadap demokrasi," kata juru bicara Kemlu AS Heather Nauert.
Presiden Venezuela Nicolas Maduro membela dewan super bentukan baru itu, yang diciptakan sebagai hasil pemungutan suara pada Minggu, yang dikritik sejumlah negara sebagai upaya memperpanjang pemerintahannya secara tidak terbatas dengan membentuk Majelis Konstituante Nasional guna mengubah undang-undang dasar negerinya, termasuk mekanisme pemilihan umum dan masa jabatan presiden.
"Oleh karena itu, Amerika Serikat tidak akan mengakui Majelis Konstituante Nasional," ujar Nauert, layaknya dikutip kantor berita Reuters.
Maduro secara luas dikritik karena krisis ekonomi yang ditandai dengan inflasi tiga digit dan kekurangan pangan maupun berbagai jenis obat penyakit kronis.
Oposisi Venezuela, yang memboikot pemungutan suara, telah menolak penghitungan resmi sebagai tindakan curang.
Perusahaan yang menyediakan mesin pemungutan suara di Venezuela mengatakan bahwa klaim pemerintah bahwa 8,1 juta suara masuk dalam jajak pendapat tersebut melebihi perkiraan perusahaan tersebut setidak-tidaknya mencapai selisih sejuta suara rakyat.
Maduro pada Rabu menolak tuduhan bahwa pemerintahnya meningkatkan jumlah pemilih, dan menyebut tuduhan itu sebagai bagian dari usaha untuk menodai apa yang disebutnya pemilu yang bersih dan transparan.
Pada awal pekan ini, Pemerintah AS menjatuhkan serangkaian sanksi kepada Presiden Venezuela Nicolas Maduro sebagai respon atas keputusan Caracas menggelar pemungutan suara untuk memilih lembaga legislatif baru.
Penjatuhan sanksi itu adalah kebijakan paling keras pemerintahan Presiden AS Donald Trump yang sempat menyebut pemungutan suara di Venezuela sebagai pemilu yang "memalukan."
Sanksi kepada Maduro itu tidak meliputi hal-hal terkait minyak, meski pemerintah AS masih mempertimbangkannya, kata sejumlah sumber di Kongres dan seorang sumber lain di Gedung Putih.
Dalam sanksi tersebut, semua aset Maduro yang berada di bawah yuridiksi AS telah dibekukan. Selain itu, warga AS juga dilarang untuk melakukan hubungan bisnis dengannya, kata Kantor Aset Luar Negeri di Kementerian Keuangan AS.
Semua orang yang terlibat di dalam lembaga legislatif baru di Venezuela juga berpotensi akan menjadi subjek sanksi lebih lanjut dari AS, karena dianggap merusak demokrasi di negara negara Amerika Latin itu.
Sanksi untuk Maduro berpeluang diikuti sanksi lain, yang menyasar pejabat tinggi pemerintahan Venezuela dan sektor minyaknya. Kebijakan lanjutan itu akan bergantung pada cara pemerintah Venezuela menerapkan pembentukan kongres baru itu, kata sumber dari Gedung Putih, yang mengetahui pengambilan kebijakan.
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2017
