"Tidak perlu dibesar-besarkan. Anggap saja itu sebagai pidato internal NasDem yang memang ditujukan untuk konstituennya. Kalau memang partai-partai itu semua mendukung Pancasila, NKRI, Bhineka Tunggal Ika dan UUD 1945, sebaiknya dibuktikan secara konkret di lapangan, jangan hanya jargon," kata Nusron Wahid dalam keterangan tertulisnya yang diterima, di Jakarta, Sabtu.
Ia mengatakan, sikap pemerintah untuk membubarkan HTI dengan Perppu No 2/2017 tentang ormas sudah tepat. HTI dinilai tidak menerima Pancasila sebagai dasar negara.
"Terus atas dasar apa kita membela HTI wong dia tidak mengakui segala produk falsafah, konstitusi dan UU yang ada," ujarnya.
Nusron melanjutkan, semua pihak tentu senang karena semua partai berlomba-lomba mengaku Pancasilais dan Nasionalis serta Pro NKRI.
"Tapi kok anehnya ada pihak-pihak yang mengaku Pancasilais justru keberatan dan membela mati-matian HTI yang jelas-jelas anti Pancasila. Padahal, ajaran HTI adalah Khilafah Islamiyyah (negara berbasis Islam secara global dan mendunia). Kalau setuju khilafah, berarti Indonesia itu tidak berdaulat. NKRI jadinya tidak ada. Artinya, Indonesia hanya menjadi negara "filial" atau cabang atau bagian dari khilafah islamiyyah secara global yang akan dibuat oleh Hizbut Tahrir secara nasional tidak hanya di Indonesia," jelasnya.
Jadi, lanjut Nusron, boleh lah antar partai ini berbeda pandangan dan saling mengkritisi kebijakan pemerintah. Tapi kalau menyangkut falsafah dan konstitusi yang sifatnya fundamental, seharusnya kompak dan mengesampingkan kepentingan jangka pendek.
"Masalah ajarah khilafah Islamiyyah yang sudah dikampanyekan dengan agitasi dan tindakan nyata ini, sudah menyangkut fundamental negara. Kok masih dilihat dengan sudut pandang permainan politik," katanya.
Dalam potongan video yang beredar, politisi yang diduga dari Partai NasDem itu diketahui menyebut Partai Gerindra sebagai salah satu partai yang mendukung kelompok yang akan membentuk negara khilafah di Indonesia.
Bukan hanya ke Gerindra, dalam video tersebut orang yang diduga Viktor juga berturut-turut menyebut Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN).
Atas pernyataannya itu, Partai Gerindra dan PAN telah melaporkan Viktor Laiskodat ke Bareskrim Mabes Polri pada Jumat (4/8). Sementara PKS juga segera melaporkan pernyataan itu ke Mabes Polri dan MKD DPR.
Baca: Kader Gerindra laporkan Viktor ke polisi
Baca: Petinggi PAN laporkan Viktor ke polisi
Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2017
