Presiden yang didamping Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Kepala Staf Presiden Teten Masduki menerima kedatangan Dato Seri Anifah bersama delegasi di ruang oval Istana Merdeka pada 13.30 WIB.
Dalam kunjungannya ini, Menlu Malaysia ini didampingi oleh Senior Official Menister Senior Raja Nursihwan, Duta Besar Malaysia untuk Indonesia Dato Seri Zahrain Mohamed Hasyim, Sekretaris Elden Husaini dan Staf Khusus Menteri Abdul Malik Melvin.
Menlu Retno, usai mendampingi Presiden, mengatakan dalamm pertemuan tersebut, dirinya bersama Menlu Malaysia melaporkan hasil pertemuan Komisi Bersama untuk Kerja sama Bilateral (Joint Commission for Bilateral Cooperation/JCBC) ke-15.
"Tadi pagi sejak pukul 7.15 WIB, saya melakukan bilateral dengan Menlu Malaysia yang didahului pertemuan kemarin tingkat dirjen, tingkat senior official meeting," kata Retno.
Menlu mengungkapkan Presiden memberikan arahan pokok bahwa semua yang disepakati dalam petremuaan JCBC harus segera diimplementasikan.
"Beberapa isu yang tadi kita laporkan dan di-highlight oleh Bapak Presiden, pertama masalah perlindungan WNI," kata Retno.
Menlu mengatakan Presiden menegaskan bahwa masalah perlindungan WNI ini merupakan prioritas bagi pemerintah Indonesia sehingga jika ada masalah harus dibicarakan dan diselesaikan bersama.
Kedua, kata Retno, melaporkan masalah negoisasi perbatasan antara Indonesia dan Malaysia karena memiliki perbatasan darat yang paling panjang, begitu juga perbatasan lautnya.
"Oleh karena itu Presiden juga menyampaikan agar dilakukan itensifikasi negoisasi, sehingga masalah bisa cepat terselesaikan," ungkapnya.
Presiden menilai jika masalah batas ini tidak selesaikan maka akan memicu memunculkan insiden-insiden, sehingga perlunya itensifikasi negoisasi.
"Ini sudah kita lakukan untuk batas laut dari 2015 pada saat kita ketemu terakhir 2015 sampai 2017 kita sudah melakukan pertemuan sembilan kali untuk batas laut," jelas Retno.
Menlu mengungkapkan pertemuan itu adalah tingkat utusan khusus maupun tingkat terknis sehingga ini akan diitensifikasi lagi.
"Tim teknis untuk batas maritim akan bertemu lagi pada November," ungkapnya.
Sedangkan untuk perbatasan darat, Retno mengatakan masih ada sembilan titik yang belum terselesaikan di wilayah perbatasan Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat.
Yang ketiga, lanjut Retno, adalah kolaborasi dalam konteks kelapa sawit, karena Indonesia dan Malaysia adalah dua negara produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia.
"Kita berkolaborasi melalui Council of Palm Oil Producer Countries (CPOPC). Dengan sinergi dua negara penghasil kelapa sawait ini diharapkan daya tawar kita semakin naik, kita bisa mempromosikan kelapa sawit yang lestari sustainable dan tentunya juga dapat merespon kampanye-kampanye hitam yang terus menyerang kelapa sawit," katanya.
Sedangkan yang kelima, kata Retno, pertemuan Presiden dengan Menlu Malaysia juga membahas perdagangan dan investasi antar kedua negara.
"Perdagangan dan investasi. Malaysia merupakan salah satu mitra yang paling besar untuk perdagangan dan investasi," kata Retno.
Dalam pertemuan tersebut, Menlu Malaysia juga menyampaikan undangan dari Perdana Menteri Najib Razak untuk Presiden Jokowi untuk melakukan pertemuan tingkat pemimpin di Kucing, Sarawak, Malaysia, November mendatang.
"Kita secara periodik melakukan pertemuan dan pertemuan akan datang akan dilakukan di Kucing Sarawak pada november. Undangan langsung disampakan oleh Menlu Malaysia," kata Retno.
Pewarta: Joko Susilo
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2017
