Siapa pun calonnya, haram hukumnya bagi PNS terlibat dalam politik praktisBandung (ANTARA News) - Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar juga menekankan mengenai netralitas para Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjelang dimulainya tahapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018.
"Saya mengingatkan seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk selalu memegang teguh sumpah, menjaga netralitas, dan martabat sebagai PNS," kata Deddy Mizwar dalam siaran persnya, Sabtu.
Ia mengatakan perundang-undangan sebagai sumber hukum positif telah mengatur untuk mencegah politisasi birokrasi dan politik balas budi.
"Siapa pun calonnya, haram hukumnya bagi PNS terlibat dalam politik praktis," kata Wagub.
"Oleh sebab itu PNS harus kuat, jangan terpecah-belah, jangan termobilisasi oleh kekuatan politik manapun, apalagi sampai sikut kiri-sikut kanan demi kepentingan politik," kata dia.
Untuk itu, pada kesempatan ini Wagub mengajak para abdi negara untuk membangun kebersamaan dan kepedulian untuk saling mengingatkan.
"Jika ada sesama kita yang terlihat condong ke kiri atau ke kanan, kita ingatkan agar kembali lurus," tuturnya.
"Mari kita hadirkan paradigma Pilkada yang sehat, yaitu Pilkada yang bebas dari intervensi politik terhadap birokasi, Pilkada yang demokratis, jujur, adil, bersih, dan bermartabat, sehingga Insya Allah menghasilkan pemimpin yang amanah dan diridhoi Allah SWT," kata dia.
Pewarta: Ajat Sudrajat
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2017
