Anggota DPR ingin petani rawat bantuan Alsintan

Anggota DPR ingin petani rawat bantuan Alsintan

DPR RI (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto menginginkan petani benar-benar merawat bantuan mesin dan alat pertanian (Alsintan) yang telah diberikan agar dapat dipergunakan sebaik-baiknya untuk mengembangkan hasil garapan lahan mereka.

"Bantuan alsintan ini merupakan bukti kehadiran negara di sektor pertanian," kata Hermanto dalam rilis yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu megemukakan, perawatan Alsintan oleh kelompok tani penerima bantuan bakal memberikan kemanfaatan jangka panjang.

Barang-barang tersebut, lanjut dia, merupakan alat dari negara yang dipercayakan penggunaannya kepada berbagai kelompok tani di daerah-daerah.

"Jadi jangan ada lagi pernyataan negara tidak membantu masyarakat petani," kata legislator yang berasal dari Dapil Sumatera Barat itu.

Sebelumnya Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memperkirakan petani bisa menghemat 30 hingga 50 persen biaya produksi dengan bantuan alsintan.

"Biasanya biaya tanam Rp2 juta, sekarang Rp1 juta. Ini teknologi swasembada pangan," kata Mentan.

Modernisasi pertanian juga meningkatkan produktivitas pangan, yakni produksi gabah kering giling (GKG) mencapai 75,55 juta ton pada 2015. Angka tersebut meningkat 4,66 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 70,85 juta, sedangkan produksi pada 2016 lebih dari 79 juta ton.

Selain modernisasi pertanian, Kementan mengupayakan optimasi lahan pertanian, baik dengan mengamankan lahan-lahan yang produktif, maupun mengoptimalkan lahan tadah hujan.

Optimasi lahan tadah hujan dilakukan dengan mengintensifkan pembangunan embung serta bangunan air lainnya. Kementan tahun ini memprioritaskan 4 juta hektare lahan tadah hujan IP100 yang tersebar di Provinsi Kalimantan, Sulawesi, Papua, Maluku, Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.

Untuk mewujudkan target ini, Kementan berkolaborasi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

(T.M040/A029)

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2017

Komentar