Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil dalam konferensi pers RAPBN 2018 dan Nota Keuangan di Jakarta, Rabu (16/8) malam, mengatakan pemerintah akan memprioritaskan akses pada masyarakat terutama mereka yang berpenghasilan rendah, yang masih bermasalah mengenai legalitas asetnya.
"Di mana selama ini masih rendah. Oleh karena itu, tahun ini pemerintah sertifikasi 5 juta tanah, dan nanti 2018 menjadi 7 juta," ujar Sofyan.
Hingga saat ini, aset masyarakat yang memiliki sertifikat baru sekitar 46 juta. Padahal, total ada 126 juta aset yang harus disertifikasi. Mayoritas dari aset itu adalah lahan.
Sofyan menuturkan sedikitnya jumlah masyarakat kelas menengah dan bawah yang memiliki aset bersertifikat telah membuat mereka sulit mengakses perbankan.
Dengan gencarnya sertifikasi lahan, dia berharap, rasio iklusi keuangan yang saat ini sebesar 64 persen akan semakin meningkat.
Dia mengklaim masyarakat cukup antusias dengan kebijakan pemerintah menerbitkan sertifikasi tanah dan redistribusi aset.
Saat ini, penyalurannya tercatat sudah mencapai 250 ribu hektare tanah dengan 1,3 juta sertifikasi siap diberikan.
"Selama ini konflik tanah cukup kuat. Baik dari masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan swasta, hingga masyarakat dengan pemerintah. Ketika tidak ada sertifikasi maka masyarakat yang lemah akan menjadi korban," ujarnya.
(T.I029/M029)
Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2017
