Banda Aceh (ANTARA News) - Yayasan Institut Perdamaian Indonesia (IPI) Interpeace sebagai organisasi yang bertujuan mengawal dan menjaga perdamaian akan resmi beroperasi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) pada Jumat, 1 Juni 2007. "IPI Interpeace ada sebagai wadah untuk mengawal perdamaian di Aceh," kata Direktur IPI Interpeace, Ulla Nuchrawaty, dalam jumpa pers di Banda Aceh, Kamis, yang dihadiri mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Hasballah M. Saad. Pada kesempatan itu hadir mantan juru bicara Komisi Peralihan Aceh (KPA), Tgk Sofyan Dawod, perwakilan Interpeace Jenewa, Juha Christensen, mantan perunding Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Nasruddin bin Ahmad, dan tokoh perempuan, Rosni Idham. Organisasi tersebut berdiri berdasarkan badan hukum yang sah pada 22 Februari 2007 dengan visi perdamaian bagi semua serta misi memelihara dan mewujudkan kondisi damai dengan semua pihak, membangun kerja sama dengan seluruh masyarakat. Saat ini IPI Interpeace memiliki fasilitator di enam wilayah di antaranya Kabupaten Singkil dan Gayo Lues. IPI sebagai tuan rumah bermitra dengan Interpeace yang berpusat di Jenewa yang telah berpengalaman mengenai masalah konflik di 15 negara. "Peran IPI Interpeace bukan sebagai pengganti Aceh Monitoring Mission (AMM) tapi sebagai organisasi baru yang fokus pada penelitian terutama di daerah-daerah mengenai hal apa yang bisa menimbulkan konflik sehingga masyarakat bisa difasilitasi mengindarinya," katanya. Perwakilan Interpeace Jenewa, Juha Christensen mengatakan, perdamaian di Aceh yang telah dicapai sejak ditandatanganinya nota kesepahaman (MoU) Helsinki 15 Agustus adalah milik dunia. "Apa yang telah dicapai melalui MoU Helsinki ini adalah contoh untuk jutaan orang yang ada di dunia. Proses perdamaian Aceh sudah ada ditangan orang Aceh, tapi kami di dunia ini ikut juga menjaga perdamaian itu," katanya. Mantan anggota AMM itu mengatakan, perdamaian Aceh masih belum selesai hanya dengan MoU Helsinki tetapi ada proses lebih lanjut yaitu menjaga bersama-sama perdamaian yang telah tercipta. Mantan juru bicara KPA, Sofyan Dawod mengharapkan semua pihak memberikan dukungan agar IPI Interpeace dapat bekerja dengan baik dan perdamaian Aceh tetap bisa berjalan sesuai yang diharapkan. (*)

Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007