"Daerah mana saja yang besar (potensi), daerah yang laporannya cukup besar adalah beberapa kabupaten di Sumatera Utara, Madura dan di Papua pegunungan," ujar dia di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Sabtu.
Ia mengatakan penyelewengan yang dilakukan berupa penggelembungan dana proyek, pemotongan dari kabupaten serta upaya kriminalisasi dana desa untuk membayar.
Mendes menegaskan kasus korupsi dana desa bukan karena sistem yang salah, melainkan perlu penegakan hukum agar menimbulkan efek jera.
"Penyelewengan bisa dilakukan dalam berbagai macam, tetapi penyelewengan itu mau kita biarkan atau kita tangani. Saya yakin kalau setiap penyelewengan ditangani, seharusnya ruang untuk melakukan penyelewengan itu bisa ditekan," tutur dia.
Menteri Eko juga berharap kepada masyarakat untuk melaporkan setiap indikasi penyelewengan dana desa kepada Satgas Dana Desa pada pusat layanan di 1500040.
Ia berjanji satgas akan menindak lanjuti setiap laporan dari masyarakat.
"Yang paling penting adalah pengawasan masyarakat, jadi masyarakat diminta untuk jangan takut melaporkan ke Satgas Dana Desa jika ada indikasi penyelewengan," tutur dia.
Pada tahun ini, alokasi dana desa dalam APBN sebesar Rp60 triliun dan hingga Juni 2017 sudah tersalurkan sebanyak Rp34 triliun.
Anggaran dana desa terus meningkat setiap tahun, pada 2015, dana desa mencapai Rp20,76 triliun, lalu meningkat pada 2016 dan 2017 masing-masing menjadi Rp46,98 triliun dan Rp60 triliun.
(T.D020/S025)
Pewarta: Dyah Dwi A
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2017
