"Kami berharap masyarakat yang merasa sebagai korban melapor dulu. Kami menduga di Yogyakarta korbannya cukup banyak," kata Sekretaris Lembaga Konsumen Yogyakarta (LKY) Dwi Priyono di Yogyakarta, Minggu.
Dwi mengatakan berdasarkan penelusuran dan informasi yang diterima LKY, "Amanah" sebetulnya merupakan kelompok pengajian biasa. Pengelola kelompok pengajian itu, kata dia, selanjutnya, memberikan tawaran jasa pemberangkatan umrah kepada masyarakat atau jamaah yang rutin mengikuti kelompok pengajian itu sejak 2015.
"Ini kelompok pengajian. Unsur penipuannya ada sejak 2015," kata dia.
Menurut Dwi, modus penipuan yang dilakukan Biro Umrah Amanah tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan First Travel. Jika ada jamaah yang sudah diberangkatkan, menurut dia, biaya pemberangkatannya berasal dari biaya orang yang mendaftar belakangan. "Saya menduga unsur penipuannya nanti mungkin lebih banyak dibanding First Travel. Sayangnya sedikit yang mau mengadu, kebanyakan hanya pasrah saja," kata dia.
Menurut Dwi, jika sudah banyak yang mengadu, LKY akan mengundang pihak pengelola kelompok pengajian itu untuk dimintai klarifikasi dengan mengundang pihak Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY. "Oleh karena itu fokus kami sekarang ini sebetulnya bukan lagi First Travel tapi Amanah," kata dia.
Khusus untuk korban First Travel di Yogyakarta, LKY telah menerima aduan dari delapan orang korban dugaan penipuan yang dilakukan oleh biro perjalanan umrah yang terkenal menawarkan biaya murah itu.
"Meski delapan yang melapor, informasinya ada sekitar 100 orang di Yogyakarta yang menjadi korban. Kalau ditaksir total kerugian mencapai Rp1,7 miliar," kata Ketua LKY Saktyarini Hastuti.
Kepala Kanwil Kemenag DIY Muhammad Lutfi Hamid meminta masyarakat memilih jasa biro travel haji dan umrah yang telah memiliki izin penyelenggaraan di daerah itu.
"Untuk biro haji dan umrah yang belum memiliki perizinan di daerah, kami tidak akan memberikan rekomendasi untuk pengurusan visanya," kata dia.
Untuk memastikan biro perjalanan haji dan umrah kredibel dan memiliki legalitas yang jelas di daerah, Lutfi menyarankan masyarakat datang langsung ke Kanwil Kemenag DIY untuk mendapatkan daftar nama-nama biro perjalanan yang resmi dan layak dipilih.
Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2017
