Kemendagri dan Kasunanan Surakarta sepakat soal pengelolaan keraton Solo

Kemendagri dan Kasunanan Surakarta sepakat soal pengelolaan keraton Solo

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (ANTARA /Hafidz Mubarak A)

Solo (ANTARA News) - Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat mencapai kesepakatan terkait pengelolaan Keraton Solo.

"Setelah melalui proses yang panjang dengan melibatkan Dirjen Pariwisata, Menpan, Dirjen kebudayaan, Wali Kota dan saya, tepat sore tadi ada kesimpulan yang sama terkait pengelolaan keraton," kata Mendagri Tjahjo Kumolo usai melakukan pertemuan dengan pihak keraton di Solo, Kamis.

Menurut dia, gagasan pemerintah terkait hal itu semata-mata karena mengikuti peraturan perundangan. Dalam hal ini, dikatakannya, pemerintah hanya memfasilitasi dan hadir terkait pengelolaan keraton.

"Terkait urusan adat mana yang boleh dan mana yang tidak mandatnya tetap dari sinuwun. Mengenai hal ini tanggal 7 September teken. Untuk memastikan aset keraton ini mana yang boleh dipugar, mana yang bisa jadi objek wisata," katanya.

Sedangkan mengenai pembentukan UPT Keraton, dikatakannya, merupakan kewenangan pemerintah karena terkait dengan keuangan negara. Meski demikian tetap akan melibatkan kerabat keraton untuk ikut mengontrol.

"Pada prinsipnya Presiden menginginkan bahwa Solo boleh modern, boleh dibangun 1.000 mal 1.000 hotel. Tetapi keraton jangan terpuruk, jati diri, identitas, kebesaran keraton harus terjaga dengan baik," katanya.

Sementara itu, anak perempuan dari Paku Buwono XII, Gusti Ayu Koes Murtiyah atau akrab disapa Gusti Mung, mengatakan mengenai keputusan pengelolaan keraton tidak bisa dilakukan dengan sembarangan.

"Perlu kecermatan, yang kami sampaikan jangan hanya fisik terutama ke mendagri. Penggajian abdi dalem, ada di menteri dalam negeri, keuangan, dan pertahanan. Ini sesuai Kepres 29 tahun 1964," katanya.

Menurut dia, jika hanya fisik, ia mengklaim dalam waktu 40 tahun kedepan bangunan masih akan baik-baik saja.

"Tetapi kami ini kan perlu regenerasi. Hak konstitusional keraton harus melandasi itu semua agar kedepan tidak kehilangan generasi," katanya.

Mengenai pembentukan UPT, Gusti Mung mengatakan keraton akan segera melakukannya.

"Kemarin belum sempat melihat email yang disampaikan. Kami sudah bahas, tidak mungkin satu hari saja. Apapun kan sinuwun bertanggung jawab atas trah.

Sinuwun nyuwun wisik dulu, sebagai wong jowo seperti itu," katanya.

Pewarta: Aris Wasita Widiastuti
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © ANTARA 2017

Menkes Budi Gunadi peroleh gelar dari Keraton Solo

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar