Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memperingatkan bahwa "pilihan militer" akan diambil terhadap negara yang dilanda krisis itu, lapor Reuters.
Trump membuat ancaman tersebut dua pekan lalu dan pada Jumat ia menandatangani perintah yang melarang transaksi terkait hutang baru dari pemerintah Venezuela atau perusahaan minyaknya, sebuah langkah menahan pendanaan yang Trump katakan membangkitkan "kediktatoran" Presiden Nicolas Maduro yang sosialis.
"Menghadapi ancaman-ancaman AS, seluruh warga Venezuela yang berusia antara 18 dan 60 diminta memberi sumbangan kepada pertahanan integral negara," demikian pengumuman yang disiarkan Sabtu pagi di televisi negara.
Maduro menggunakan ancaman Trump untuk mencoba menggelorakan basis politiknya, menyiarkan gambar-gambar warga sipil yang membawa senjata saat mereka mengikuti latihan tempur. Pemerintah membuat hastag #EsHoraDeDefenderLaPatria, yang berarti "kini saatnya untuk membela Ibu Pertiwi," untuk mempromosikan latihan-latitan tesebut.
Gambar-gambar TV menunjukkan rakyat Venezuela yang muda dan tua memasuki pusat-pusat pendaftaran cadangan militer. Tetapi belum ada bukti bahwa pendaftaran mencapai pegawai-pegawai pemerintah dan kaum loyalis Partai Sosialis Maduro.
Tempat-tempat latihan diudarakan dimana para penembak jitu melakukan aksi mereka sementara para komandan militer memberikan pidato-pidato pedas pada pawai-pawai "antiimprialis." Latihan-latihan lagi dijadwalkan berlangsung pada Ahad.
Para tokoh oposisi dan mantan calon presiden Henrique Capriles mengirim kicauan yang menolak program latihan akhir pekan sebagai pertunjukan mahal. Dia mengatakan Maduro sebaiknya fokus menurunkan tingkat kejahatan yang tinggi di Venezuela.
Ketegangan diplomatik meningkat bulan lalu ketika sebuah badan legislatif yang disebut majelis konstituen dipilih atas restu Maduro. Badan superbody itu memiliki kekuasaan membuat legilasi, melewati kongres yang dikuasai oposisi.
Maduro mengatakan majelis baru itu merupakan harapan satu-satunya bagi Venezuela untuk memulihkan perdamaian setelah protes-protes anti pemerintah yang mematiakn berlangsung beberapa bulan.
Para pemimpin koalisi oposisi memboikot pemilihan majelis itu pada 30 Juli, karena beertentangan deengan demeokrasi.
(Uu.M016)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2017
