"Kami akan menyentuh kurang lebih 2000-3000 desa pesisir yang berkategori miskin. Kami tidak mungkin melakukan ini sendiri," kata Dirjen Perikanan Tangkap KKP Sjarief Widjaja dalam konferensi pers di Kantor KKP, Jakarta, Rabu.
Menurut Sjarief Widjaja, program penataan kampung nelayan itu sendiri dilakukan karena banyak karakter dasar kampung nelayan di nusantara ini kerap diwarnai dengan kekumuhan, padat, drainase kurang, serta tidak memadainya kesadaran untuk menjaga kebersihan dan sanitasi.
KKP total menargetkan sekitar 3000 desa pesisir, namun sejumlah kampung nelayan telah dilakukan penataan pada tahun 2017 ini seperti Kampung Mola Raya di Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Kampung Karang Mulya di Serang, Banten, dan Kampung Penjajap di Kalimantan Barat.
"Pelan-pelan kita membawa kampung nelayan menjadi tempat yang indah," katanya dan menambahkan bahwa salah satu program andalan adalah bedah rumah yang tidak diserahkan kepada kontraktor tetapi dananya dilaksanakan secara swakelola oleh masyarakat kampung nelayan itu sendiri.
Sjarief mengemukakan, pada tahun 2018 ini bakal dilakukan penataan pada 20 kampung nelayan yang bakal dijadikan sebagai model, sedangkan desa-desa pesisir lainnya bakal ditawarkan sebagai paket CSR untuk para mitra seperti kalangan BUMN perbankan atau yang bergerak di sektor perikanan.
"Kami berharap untuk 2018 bisa 100 kampung. Roadmap-nya 20 kampung untuk model, yang juga akan kami tawarkan ke mitra-mitra kami," katanya dan menambahkan, anggaran yang dialokasikan adalah sekitar Rp28 miliar.
(simak juga: infografis "Menata Kampung Nelayan dan Kawasan Pesisir")
Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan menjalin kerja sama dengan BRI dalam rangka mempermudah akses permodalan bagi nelayan di berbagai daerah.
Kerja sama dengan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) guna mempermudah akses permodalan bagi nelayan ditandai dengan penandatangan perjanjian kerja sama antara Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Sjarief Widjaja dengan Direktur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah BRI Donsuwan Simatupang di Kantor KKP, Jakarta, Jumat (25/8).
Perjanjian itu dimaksudkan sebagai dasar pemberian fasilitas layanan perbankan di bidang penangkapan ikan dalam rangka peningkatan usaha nelayan. Tujuannya untuk mewujudkan edukasi dan layanan perbankan dalam kegiatan penangkapan ikan serta meningkatkan produktivitas kegiatan usaha nelayan.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti mengatakan, kerja sama ini diharapkan dapat memberikan dukungan bagi nelayan untuk mengembangkan fasilitas tangkapan di laut.
Selain itu, program dana desa terutama yang disalurkan di kawasan pesisir perlu untuk disinergikan dengan sejumlah program pemberdayaan nelayan seperti untuk mengoptimalkan penggantian alat tangkap yang lebih ramah lingkungan.
"Saat ini banyak dana desa yang seharusnya dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas organisasi ekonomi nelayan," kata Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Moh Abdi Suhufan.
Menurut Abdi, untuk menyinergikan hal tersebut dapat dilakukan misalnya dengan KKP yang mesti memperkuat kerja sama dan mendorong pemerintah daerah.
Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan menjalin kerja sama dengan BRI dalam rangka mempermudah akses permodalan bagi nelayan di berbagai daerah.
Kerja sama dengan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) guna mempermudah akses permodalan bagi nelayan ditandai dengan penandatangan perjanjian kerja sama antara Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Sjarief Widjaja dengan Direktur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah BRI Donsuwan Simatupang di Kantor KKP, Jakarta, Jumat (25/8).
Perjanjian itu dimaksudkan sebagai dasar pemberian fasilitas layanan perbankan di bidang penangkapan ikan dalam rangka peningkatan usaha nelayan. Tujuannya untuk mewujudkan edukasi dan layanan perbankan dalam kegiatan penangkapan ikan serta meningkatkan produktivitas kegiatan usaha nelayan.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti mengatakan, kerja sama ini diharapkan dapat memberikan dukungan bagi nelayan untuk mengembangkan fasilitas tangkapan di laut.
Selain itu, program dana desa terutama yang disalurkan di kawasan pesisir perlu untuk disinergikan dengan sejumlah program pemberdayaan nelayan seperti untuk mengoptimalkan penggantian alat tangkap yang lebih ramah lingkungan.
"Saat ini banyak dana desa yang seharusnya dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas organisasi ekonomi nelayan," kata Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Moh Abdi Suhufan.
Menurut Abdi, untuk menyinergikan hal tersebut dapat dilakukan misalnya dengan KKP yang mesti memperkuat kerja sama dan mendorong pemerintah daerah.
Misalnya, ujar dia, dalam rangka mengambil peran dan tanggung jawab dalam rangka mengatasi permasalahan yang dialami nelayan eks-cantrang. Terutama bagi desa-desa pesisir di Pantura, lanjutnya, upaya pemberdayaan dan pendampingan nelayan mesti masuk dalam skenario pembangunan desa.
Pewarta: Muhammad Razi Rahman
Editor: Gilang Galiartha
Copyright © ANTARA 2017
