Kerja sama ini dalam rangka memastikan pembangunan bidang perikanan dan keamanan serta navigasi di wilayah laut Indonesia."Jakarta (ANTARA News) - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meningkatkan kerja sama dengan Jepang khususnya dalam pengembangan enam pulau terluar di wilayah perairan Indonesia yaitu Sabang, Natuna, Morotai, Saumlaki, Moa, dan Biak.
"Kerja sama ini dalam rangka memastikan pembangunan bidang perikanan dan keamanan serta navigasi di wilayah laut Indonesia," kata Menteri Susi di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, dalam kerja sama tersebut pihak Jepang bakal memberikan hibah yang bertujuan untuk mengembangkan kapasitas masyarakat serta membangun fasilitas perikanan terintegrasi di keenam lokasi tersebut.
Selain itu, ucap Menteri Kelautan dan Perikanan RI, juga dibangun pula kerja sama terkait pembangunan radar "coastal" atau radar kawasan pesisir, masih terkait dengan berbagai lokasi itu.
Ke depannya, lanjutnya, diharapkan kerja sama dengan Negeri Matahari Terbit tersebut juga bakal dapat diperluas hingga mengembangkan sekitar 60 pulau di kawasan perairan nasional.
"Ini pekerjaan rumah yang saya titipkan kepada Penasihat Khusus Perdana Menteri Jepang untuk disampaikan kepada Perdana Menteri dan pemerintahan Jepang," kata Susi Pudjiastuti.
Menurut dia, dengan adanya 60 radar kawasan pesisir yang terletak di beragam pulau terluar di kawasan perairan Indonesia, hal itu juga akan menambah keamanan dalam negeri.
Menteri Susi juga mengajak berbagai perusahaan Jepang untuk dapat memindahkan pabriknya ke Indonesia dalam rangka meningkatkan investasi sebagaimana yang sedang ditekankan oleh pemerintah RI.
Sementara itu, Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP Bramantyo Satyamurti mengungkapkan adanya rencana pemindahan pabrik salah satu perusahaan perikanan Jepang, Itochu Corporation, dari Thailand ke Indonesia.
Namun, ujar Bramantyo Satyamurti, hal tersebut masih dalam tahap pendiskusian, tetapi yang jelas perusahaan itu akan membangun pabrik di Indonesia.
"Yang penting dengan langkah ini, investasi di Indonesia juga akan semakin bagus," tutur Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP.
Sebelumnya, peneliti Destructive Fishing Watch (DFW)-Indonesia Subhan Usman mengatakan, pemerintah perlu menggairahkan lebih banyak investasi dari sektor swasta yang masuk guna mengembangkan sektor kelautan dan perikanan di Tanah Air.
Subhan mengingatkan bahwa walaupun usaha perikanan tangkap telah masuk dalam daftar negatif investasi bagi investor asing, namun pengadaan kapal ikan dalam negeri belum menarik bagi swasta nasional.
"Tahun lalu hanya ada sekitar 1300-an kapal ikan yang dibangun oleh swasta dan perorangan yang mengajukan izin baru ke KKP," ujar Subhan.
Dengan demikian, lanjutnya, terdapat tantangan untuk membuat agar usaha perikanan tangkap dalam negeri menjadi bergairah dan menarik swasta untuk berinvestasi.
Pewarta: Muhammad Razi Rahman
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2017
