Ia mengemukakan itu dalam sambutannya ketika membuka gelaran "IndoEBTKE ConEx 2017 in conjunction with Bali Clean Energy Forum (BCEF)" 2017, di Jakarta, Rabu.
Menteri Jonan menjelaskan, acara ini sejalan dengan upaya Pemerintah untuk mengedepankan energi baru, terbarukan, dan konservasi energi (EBTKE) sebagai sumber energi masa depan.
"Pemerintah sepakat bauran energi harus tercapai dengan catatan pemenuhan keekonomian harus terjangkau. Saya yakin kedepannya harga EBT akan kompetitif," ujar Jonan.
Pemerintah mentargetkan pada tahun 2025, bauran energi yang berasal dari sumber energi baru terbarukan (EBT) sebesar 23 persen. Terhadap komitmen tersebut, kata Jonan, Pemerintah konsisten untuk terus memaksimalkan pemanfaatan EBT yang ekonomis.
Lebih lanjut Jonan menceritakan, pernah ada penawaran pembangunan pembangkit listrik tenaga arus laut di Selat Larantuka, Nusa Tenggara Timur.
"Saya tanya harganya berapa, kalau 16 sen/kWh silahkan pulang lagi aja. Kalau (harganya) dibawah 10 sen/kWh kita bisa diskusi, coba dicek secara teknis dan teknologi, dan ternyata hari Selasa kemarin (12/9) mereka balik dan menawarkan kembali dengan harga 7,18 sen dolar AS per kWh. Nah, kalau (harga) 7,18 sen/kWh untuk 25 MW saya jamin PLN akan beli," jelas Jonan.
Diakui Jonan, pada tahun 2017 ini Pemerintah gencar meningkatkan akses energi dan keandalan pasokan diseluruh pelosok nusantara, baik berupa peningkatan rasio elektrifikasi dan peningkatan kapasitas energi di sektor EBT.
Ia menjelaskan ha tersebut sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo yang tersurat dalam tiga hal yang harus dipenuhi, yaitu ketersediaan listrik, distribusi dan harga terjangkau.
Selain itu, pada acara ini ditandatangani juga beberapa kesepakatan terkait pengembangan EBTKE, yaitu:
1. Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama antara Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi dengan Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia tentang Solar Fotovoltaik pada Atap Bangunan Baru Perumahan.
2. Penandatanganan kerja sama Pendanaan untuk Pengembangan Wilayah Kerja Panasbumi (WKP) antara PT PLN (Persero) dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) tentang Kerja Sama Pengembangan Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP).
3. Kerja sama riset, Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya Panas Bumi antara Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, Institut Teknologi Bandung, Trisakti, PT PLN (Persero), dan PT Geodipa Energi (Persero).
4. Penandatangan kerja sama antara Balitbang Kementerian ESDM dengan China National Petroleum Corporation tentang Percepatan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral di Indonesia.
Salah satu penandatanganan kesepakatan antara PT PLN (Persero) dan PT SMI (Persero) adalah kerja sama dalam rangka penyiapan fasilitas pendanaan untuk pengembangan panas bumi mulai dari tahap eksplorasi sampai dengan pembangunan PLTP di enam WKP penugasan Pemerintah kepada PLN yang memiliki total kapasitas 160 MW dengan estimasi total nilai proyek sebesar 640 Juta dolar AS.
Selain itu, ada penyiapan fasilitas pendanaan untuk WKP penugasan berikut hingga 14 WKP dengan total kapasitas pengembangan sebesar 1000 MW.
IndoEBTKE ConEx merupakan acara rutin setiap tahun yang diselenggarakan Direktorat Jenderal EBTKE bersama dengan Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) dan telah dimulai sejak tahun 2012 yang bertujuan untuk mensinergikan pemikiran dan tindakan seluruh pemangku kepentingan energi baru, terbarukan dan konservasi energi dalam membangun ketahanan energi nasional.
Sementara BCEF merupakan pertemuan berbagai pemangku kepentingan di tingkat nasional dan internasional untuk berdiskusi dan mencari solusi mengenai percepatan pengembangan energi bersih.
BCEF pertama diselenggarakan pada tanggal 11-12 Februari 2016 di Bali oleh Kementerian ESDM yang dikoordinasikan bersama antara Balitbang ESDM dengan International Energy Agency (IEA).
(T.A072/C004)
Pewarta: Afut Syafril
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2017
