Tangerang (ANTARA News) - Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (DPP REI), Soelaeman Soemawinata mengatakan, organisasinya akan mendorong model kota masa depan untuk mengurangi kepadatan di kota-kota besar.

"Salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan di Indonesia adalah hadirnya kota masa depan yang maju dan berdaya saing, selaras dengan apa yang dicanangkan pemerintah mengenai pembangunan kota masa depan (future city)," kata Soelaeman di Kota Tangerang Selatan, Kamis.

Hal ini disampaikan Soelaeman dalam Rakernas REI di ICE BSD City Kota Tangerang Selatan yang menggelar dialog Indonesia Future City (IFC) dan REI Mega Expo 2017 14-24 September 2017 berkerja sama dengan Kompas Gramedia dan Dyandra Promosindo.

Menurut Soelaeman, melalui kedua acara ini pihaknya berharap semua pihak dapat memberikan masukan untuk tumbuhnya sentra-sentra pertumbuhan baru guna menciptakan pemerataan pembangunan di berbagai daerah di Indonesia.

Seperti diketahui Pemerintah berencana membangun kota-kota baru di luar Jawa, di antaranya ada 10 kota baru, kawasan ekonomi khusus (KEK), 14 kawasan industri dan destinasi pariwisata prioritas.

Soelaeman menyatakan kesiapannya untuk membantu pemerintah membangun kota baru dan menciptakan sistem kota masa depan yang efisien dan livable. Dengan kompetensinya, pengembang anggota sudah terbukti mumpuni dalam membangun kota baru (township).

Menurut dia, sebagai organisasi yang saat ini memiliki anggota lebih dari 3.000 perusahaan di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Bidang usaha anggota REI berada di semua sektor dari mulai pengembangan kawasan kota baru, kawasan industri, pariwisata, perkantoran, perdagangan, perhotelan, komersial, terutama perumahan di semua segmen pasar dari realestat hingga rumah rakyat.

Soelaeman mengatakan, sektor properti mempunyai peran strategis di negeri ini, karena memiliki multiplier effect besar, tertuju ke semua arah, dan berkelanjutan.

Sektor ini mampu menggerakan ratusan industri hulu, menarik investasi baru, memberikan sumbangan retribusi dan pajak ke negara, serta menciptakan lapangan kerja dan ekonomi rakyat.

Sebelum pembukaan Rakernas REI 2017 juga digelar dialog bertajuk "Mengatasi Hambatan Perizinan dalam Pembangunan Perumahan" dengan narasumber Ketua Umum DPP REI, Ketua Apeksi (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia) Airin Rachmi Diany, dan Ketua Asosiasi Pemrakarsa Indonesia Cerdas (APIC) Prof Suhono S Supangkat.

Selain itu, lewat rakernas dan IFC diharapkan lebih meningkatkan peran sektor swasta properti dalam mempercepat dan mensukseskan Program Sejuta Rumah (PSR) untuk rakyat yang merupakan program strategis pemerintah.

"Event ini dimaksudkan untuk memacu pertumbuhan industri properti sebagai salah satu tulang punggung perekonomian nasional yang menciptakan banyak lapangan kerja," kata Soelaeman.

Menurut dia sektor swasta harus berperan lebih luas dalam membangun sentra-sentra pertumbuhan ekonomi di luar Jawa, seperti pembangunan kota baru, kawasan wisata, kawasan industri, dalam rangka redistribusi (penyebaran dan pemerataan) pertumbuhan ekonomi di seluruh Indonesia.

Lebih jauh Ketua Ketua Panitia Penyelenggara Rakernas REI 2017, IFC dan REI Mega Expo 2017, Hari Ganie mengatakan, pertama kalinya Rakenas REI dilaksanakan bersamaan dengan event sebesar IFC dan REI Mega Expo 2017.

Menurut dia, IFC merupakan upaya untuk mendorong mempercepat terbentuknya Model Kota Masa Depan (Future City Model), sedangkan REI Mega Expo 2017 menjadi pameran properti terbesar sepanjang tahun ini yang diikuti mayoritas pengembang anggota REI dengan lebih dari 500 proyek properti.

Hari berharap pameran ini mampu menumbuhkan optimisme pelaku usaha properti dan masyarakat di tengah kelesuan ekonomi nasional saat ini.

Adapun pengembang yang turut serta dalam pameran meliputi pengembang properti residensial dan komersial baik skala kecil sampai pengembang kota baru, superblok atau mixed use development. Selain stand perbankan dan industri penunjang properti.

Tetapi yang unik, selain menawarkan berbagai proyek milik pengembang besar, seperti Sinarmas Group, Agung Podomoro Grup, Jababeka, Ciputra Grup, Summarecon, Alam Sutera dan lain-lain, untuk pertama kalinya REI memberikan ruang pameran bagi pengembang rumah rakyat bersubsidi dari seluruh Indonesia tanpa dipungut biaya.

Sekitar 500 meter persegi area pameran disiapkan REI untuk memamerkan sekitar 45 proyek perumahan rakyat yang dikembangkan anggota REI dari berbagai daerah di Indonesia.

"Kami memberikan perhatian besar terhadap proyek-proyek perumahan subsidi milik anggota REI yang tersebar di seluruh Indonesia dengan memberikan satu area khusus sehingga mempermudah pengunjung yang ingin mencari rumah terjangkau. Ini sekali lagi, bukti komitmen REI sebagai Garda Terdepan Membangun Rumah Rakyat," kata Hari Ganie.

Sementara itu, REI juga mendukung upaya mewujudkan Kota Masa Depan melalui IFC. Namun langkah ini perlu mendapat dukungan dari seluruh pemangku kepentingan baik dari unsur pemerintahan, pelaku usaha, komunitas dan masyarakat termasuk beberapa asosiasi pemerintah daerah seperti Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi).

Menurut Hari, selama kegiatan IFC, para pelaku industri dan peminat properti dapat menghadiri berbagai konferensi dan kongres, diantaranya ICISS (International Conference on ICT for Smart Society), Kongres APIC (Asosiasi Pemrakarsa Indonesia Cerdas), C-Generation Summit, serta Konferensi tentang Smart City.

Kegiatan lain yang juga akan digelar hingga 24 September 2017 untuk menarik minat pengunjung hadir di REI Mega Expo antara lain hiburan berupa pawai budaya khas daerah, streetart festival, food festival, cooking demo, dan penampilan artis-artis ternama Ibukota.

Di samping kegiatan lomba diantaranya lomba cheerleader, lomba karaoke, dan lomba menggambar untuk anak-anak SD. Acara ini terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya.

Untuk mempermudah akses pengunjung ke lokasi pameran di ICE BSD City, penyelenggara telah menyiapkan shuttle bus di beberapa lokasi pusat perbelanjaan di Jakarta antara lain di FX Mall, Senayan City, Mall Kelapa Gading, Metropolitan Mall Bekasi, Gandaria City, Central Park Mall, Tamini Square dan diupayakan titik-titik shuttle bus ini akan terus ditambah.

Backlog Rumah

Sementara kekurangan pasokan rumah atau Backlog rumah sebesar 11,38 juta unit yang  kini di alami pemerintah dapat diatasi jika kolaborasi secara produktif dan sinergi senantiasa diupayakan antara pihak pengembang properti, pemerintah dan perbankan. 

Dari 11,38 juta unit yang dibutuhkan, backlog rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah mencapai 10 juta kepala keluarga. 

Demikian dikatakan Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara ( Persero), Maryono dalam sambutan BTN Golden Property Award 2017 di Jakarta, Senin (11/9) lalu. 

Menyambut pernyataan Maryono, pemilik Lippo Grup, James Riady dalam keterangannya menyatakan, sinergi secara produktif dapat dilakukan dengan menekan jumlah kebutuhan ketersediaan rumah dengan harga murah dan akses yang memadai. James  memberi contoh pada Meikarta, kota modern bertaraf internasional yang kini sedang dibangun Lippo di Cikarang, Bekasi. 

"Di Meikarta kami membuat hunian yang harganya terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Selain harga relatif murah dan mudah diakses, Meikarta merupakan visi kami di Lippo untuk turut membantu pemerintah dalam memenuhi kebutuhan rumah, khususnya bagi kepala keluarga yang berpenghasilan menengah ke bawah. Ada 2 juta unit tempat tinggal yang sedang kami upayakan dari Masalah deadlog rumah sebesar lebih dari 10 juta unit yang kini sedang dihadapi pemerintah," papar James Riady. 

Sebelumnya, pertumbuhan sektor properti mengalami perlambatan diakibatkan sulitnya izin yang diberikan setiap daerah.

Sementara Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Junaidi Abdillah, mengatakan kebutuhan rumah masyarakat golongan menengah ke bawah masih sangat tinggi. Namun, dia mengaku masih cukup banyak hambatan yang ditemukan pengembang, salah satunya hambatan dari sisi regulasi.

"Terutama hambatan itu di daerah. Sangat sulit ketika aturan itu persepsinya berbeda, dan ada beberapa dinas atau instansi yang tidak ikut beri izin, termasuk di beberapa daerah," pungkas Junaidi.

Pewarta: Ganet D
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2017