"Padi jenis gogo tersebut dikembangkan di lahan-lahan yang minim air seperti di wilayah Kecamatan Musuk yang terletak di lereng Gunung Merapi," kata Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali, Bambang Jiyanto, di Boyolali, Minggu.
Bambang Jiyanto mengatakan padi gogo selain toleran terhadap kekeringan, juga tahan terhadap penyakit tanaman dan hama wereng. Varietas ini sangat sesuai ditanam pada musim kemarau seperti saat ini, di wilayah lahan tadah hujan, dan lereng Merapi.
Menurut Bambang, tanaman padi gogo tidak memerlukan perawatan khusus seperti tanaman di persawahan pada umumnya, karena jenis ini dapat ditanam di lokasi mana saja seperti di ladang.
Namun, kata dia, adanya tanaman padi gogo tersebut mampu menyumbang ketersediaan pangan Boyolali dan Nasional. Produktifitas tanaman padi gogo cukup tinggi yakni rata-rata mencapai 8 ton per hektare.
"Kami pada tahap pertama pengembangan tanaman padi gogo ini, baru dilakukan di wilayah Kecamatan Musuk Boyolali di lahan seluas 70 hektare. Setelah itu, tanaman padi gogo akan dikembangkan juga di lahan tadah hujan di Kecamatan Mojosongo dan Ampel," kata Bambang Jiyanto.
Menurut dia, di tiga kecamatan tersebut selama ini, masuk daerah-daerah yang tidak dapat menghasilkan tanaman padi. Namun, Mojosongo dan Ampel masih ada lahan tadah hujan yang dapat ditanami, hanya saja tidak seberapa, sehingga ke depan dapat dimaksimalkan.
Bambang Jiyanto mengatakan luas lahan pertanian produksi di Kabupaten Boyolali sekarang mencapai 16.000 hektare yang terdiri lahan irigasi teknis dan tadah hujan. Namun, lahan tadah hujan memasuki musim kemarau banyak yang dibiarkan kosong.
Bahkan, lahan pertanian di Boyolali kini semakin berkurang dampak dari pengalihan fungsi misalnya untuk tempat tinggal atau perumahan dan sebagian terkena proyek untuk pembangunan jalan tol.
Oleh karena itu, pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk menjaga lahan hijau di wilayah Boyolali yang makin berkurang. Salah satunya kebijakan dari Bupati Seno Samodro, dengan menggratiskan biaya pajak bumi dan bangunan (PBB) untuk lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B).
"Kami melarang pengeringan lahan basah untuk didirikan bangunan. Namun, jika untuk kebutuhan Negara mewujudkan infrastruktur umum seperti tol dan rencana perlusan bandara juga mengenai lahan pertanian dapat dimaklumi," katanya.
Pewarta: Bambang Dwi Marwoto
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2017
