Menlu bahas krisis Rakhine di New York

Menlu bahas krisis Rakhine di New York

Menlu Retno Marsudi (depan kiri) berpartisipasi dalam pertemuan yang membahas reformasi PBB di markas besar PBB di New York, AS, pada Senin (18/9). (ANTARA News/UN Photo/Mark Garten)

Pertemuan tadi juga menekankan pentingnya bagi Myanmar untuk segera membuka akses bantuan kemanusiaan
New York (ANTARA News) - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bersama perwakilan negara-negara sahabat membahas krisis kemanusiaan di Negara Bagian Rakhine, Myanmar, dalam acara jamuan makan siang bersama di sela-sela rangkaian Sidang Majelis Umum PBB ke-72 di New York,Senin.

Dalam jamuan makan siang undangan Menlu Inggris Boris Johnson tersebut hadir menteri muda urusan luar negeri Myanmar dan juga Menteri Luar Negeri Bangladesh, demikian laporan Antara dari New York, AS.

"Dalam pertemuan tersebut, pihak Myanmar memberikan taklimat atau penjelasan briefing mengenai perkembangan situasi yang ada saat ini antara lain disampaikan oleh otoritas Myanmar bahwa dalam beberapa hari terakhir ini situasi sudah lebih tenang, tidak ada kontak senjata dan akses terhadap bantuan kemanusiaan sudah mulai jalan," kata Menlu Retno Marsudi di New York.

Jamuan makan siang tersebut juga dihadiri oleh para menteri luar negeri dan perwakilan dari negara-negara sahabat seperti Turki, Malaysia, RRT, Rusia, Australia, Denmark dan Swedia.

Menlu Retno menyampaikan perhatian Indonesia terhadap krisis yang terjadi di Negara Bagian Rakhine, Myanmar serta menyampaikan dukungan terhadap Bangladesh yang menjadi negara penerima pengungsi dari etnis Rohingya yang telah mencapai angka sekitar 400.000 orang, yang menyeberang dari negara bagian Rakhine.

Indonesia juga telah berkomitmen untuk membantu menangani krisis kemanusiaan di Rakhine antara lain melalui penyaluran bantuan kemanusiaan ke para pengungsi yang ada di Bangladesh.

Bantuan kemanusiaan untuk krisis Rohingya telah dikirim ke Bangladesh dengan delapan pesawat, kata Menlu.

"Pertemuan tadi juga menekankan pentingnya bagi Myanmar untuk segera membuka akses bantuan kemanusiaan. Memang sejauh ini ICRC sudah beroperasi tetapi belum sampai kepada daerah yang paling terdampak," kata Menlu.

Dalam diskusi tersebut, pihak Myanmar menyatakan kesanggupannya untuk melibatkan PBB dalam pemberian bantuan kemanusiaan ke Negara Bagian Rakhine.

Para menlu negara sahabat juga menekankan pentingya agar rekomendasi dari laporan Komisi Penasehat yang dipimpin oleh mantan sekjen PBB Kofi Annan.

Indonesia juga mendorong agar Bangladesh dan Myanmar untuk segera menggelar pertemuan dalam rangka menangani isu yang terkait pengungsi dan perbatasan.

"Kedua pihak sudah sepakat akan segera melakukan pertemuan," kata Retno.

Krisis kemanusiaan di Negara Bagian Rakhine, Myanmar menjadi salah satu fokus bahasan pada SMU PBB ke-72 tahun ini yang berlangsung hingga 29 September nanti.

Sementara itu, Aung San Suu Kyi, penasehat negara Myanmar, dikabarkan absen pada sidang umum tahunan PBB tahun ini.

Pewarta:
Editor: Fitri Supratiwi
COPYRIGHT © ANTARA 2017

Komentar