Dalam Rapat Koordinasi Nasional Kamar Dagang Indonesia 2017 di Jakarta, Selasa, Menteri Bambang mengatakan perusahaan pengelola dana jangka panjang berpotensi masuk menjadi investor proyek infrastruktur yang bisa mendanai kontraktor swasta.
"Dana-dana jangka panjang bisa menjadi partner jadi bapak/ibu tidak perlu pakai atau cari uang sendiri, bisa gandeng pengelola jangka panjang, seperti dana pensiun atau life insurance (asuransi jiwa)," kata Bambang.
Ia menjelaskan perusahaan kontraktor swasta jika mengalami keterbatasan dana untuk pembiayaan infrastruktur bisa bermitra dengan pengelola dana jangka panjang, seperti dana pensiun.
Menurut dia, pengelola dana jangka panjang juga sudah saatnya menjadi investor proyek infrastruktur daripada mengalokasikan dana dalam bentuk deposito.
Bambang menjelaskan Indonesia bisa mencontoh Kanada yang memiliki program dana pensiun guru di Ontario, namun kelolaan dana tersebut dialokasikan dalam proyek infrastruktur, seperti pembangunan jalan tol hingga pembangkit listrik.
"Dana pensiun guru di Ontario, dana kelolaannya jauh lebih besar dari BPJS Ketenagakerjaan kita, tapi bisnisnya tidak di deposito, itu sudah ketinggalan zaman. Mereka masuk ke berbagai macam proyek infrastruktur," ungkap Bambang.
Ia menambahkan pemerintah berupaya mengembangkan ide supaya peran swasta semakin besar dalam pembangunan infrastruktur, khususnya pada proyek-proyek yang menjadi prioritas pembangunan.
Bappenas menawarkan dua skema investasi, yakni skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan Pembiayaan Investasi Non Anggaran (PINA).
Bappenas pun telah memfasilitasi proyek KBPU dengan status 10 proyek sudah dalam tahap konstruksi, 6 tahap transaksi dan 36 tahap penyiapan.
Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Gilang Galiartha
Copyright © ANTARA 2017
