Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memutuskan menambahkan koalisi tersebut ke dalam daftar hitam tahunan seraya menyatakan bahwa badan dunia sudah mengambil beberapa tindakan untuk memperbaiki perlindungan anak.
"Di Yaman, tindakan-tindakan koalisi itu untuk mengembalikan legitimasi di Yaman secara obyektif membuat koalisi masuk daftar atas pembunuhan dan melukai anak-anak" menurut laporan yang dirilis bersamaan dengan lampiran daftarnya.
Pada 2016, koalisi tersebut bertanggung jawab atas 683 korban anak-anak dan 38 serangan terverifikasi di sekolah dan rumah sakit menurut laporan PBB.
Pasukan pemerintah Yaman, milisi pro-pemerintah, pemberontak Houthi dan Al Qaeda di Jazirah Arab (AQAP) juga masuk dalam daftar, tetapi di bagian terpisah dari daftar itu menyatakan mereka gagal melindungi anak-anak.
Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan bersamaan dengan laporan tersebut, Guterres mengatakan daftar hitam itu "tidak hanya meningkatkan kesadaran", tetapi juga "mempromosikan tindakan yang dapat mengurangi penderitaan tragis anak-anak dalam konflik."
Pemimpin PBB itu mengatakan dia berbesar hati sejumlah pemerintahan bekerja sama dengan PBB untuk menyelamatkan anak-anak dari horor konflik dan dia menyuarakan harapan bahwa "lebih banyak lagi akan mengikuti".
Guterres berbicara dengan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud menjelang perilisan daftar itu, yang disampaikan pejabat PBB ke Riyadh berbulan-bulan sebelumnya untuk menghindari perselisihan menyusul perilisan daftar hitam tahun lalu.
Ban Ki-moon yang ketika itu menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PBB sempat memasukkan koalisi ke daftar hitam tahunan itu namun kemudian terpaksa melakukan pencabutan memalukan setelah Arab Saudi mengancam akan memangkas dana untuk program-program kemanusiaan PBB.
Ban di hadapan publik mengeluhkan bahwa tidak seharusnya negara-negara memberikan "tekanan tidak semestinya" pada PBB untuk menghindari pemeriksaan tindakannya.
Arab Saudi membantah telah menekan Ban dan sejak itu berkukuh bahwa koalisi menghormati kewajibannya di bawah hukum kemanusiaan internasional, demikian menurut warta kantor berita AFP.(hs)
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2017
