"Harus kita apresiasi komitmen Pemda untuk bisa meresmikan KEK Arun Lhokseumawe pada Desember mendatang. Karena untuk dapat diresmikan, beberapa kriteria yang tidak mudah harus dipenuhi," kata Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Lukita Dinarsyah Tuwo di Jakarta, Jumat.
Lukita menyampaikan hal tersebut seusai mengikuti Rapat Koordinasi Percepatan Kesiapan Beroperasi KEK Arun Lhokseumawe yang dihadiri Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kemenko Ekonomi Wahyu Utomo dan Sekretaris Dewan Nasional KEK Enoh Suharto Pranoto.
Selain itu, ikut hadir Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, Ketua DPR Aceh Muharuddin, Bupati/Wali kota terkait KEK Arun Lhokseumawe, dan pejabat terkait lainnya.
Menurut Lukita, komitmen percepatan operasional KEK Arun Lhokseumawe ini bisa menjadi contoh bagi KEK lainnya yang lebih dulu ditetapkan, namun belum beroperasi hingga kini.
Sekretaris Dewan Nasional KEK Enoh Suharto Pranoto menambahkan KEK dinyatakan siap beroperasi bila seluruh kelengkapan infrastruktur, sumber daya manusia, dan perangkat pengendalian administrasi telah terpenuhi.
Kelengkapan itu mencakup pengadaan tanah, pematangan tanah, sertifikasi, jalan, listrik, instalasi jaringan air bersih, sistem air limbah, drainase, telekomunikasi, pintu gerbang dan batas, pembuangan sampah, pemadam kebakaran, kantor administrator dan pengelolaan serta keamanan.
Sementara itu, kelembagaan dan SDM mencakup dewan kawasan, sekretariat dewan kawasan, administrator dan badan pengelola. Sedangkan perangkat pengendalian administrasi mencakup sistem pelayanan perizinan, sistem pelayanan pengelolaan kawasan.
"Kalau semua kriteria itu sudah terpenuhi, KEK bisa diresmikan operasionalnya," jelas Enoh.
Saat ini, KEK Arun Lhokseumawe telah memenuhi kriteria infrastruktur dan fasilitas kawasan, kecuali kantor administrator dan pengelolaan.
Dari sisi kelembagaan, terdapat dua hal yang masih perlu dilakukan percepatan yaitu administrator, dan badan pengelola. Sedangkan, perangkat pengendalian administrasi yang perlu dipercepat adalah sistem pelayanan perizinan dan sistem pelayanan pengelolaan kawasan.
"Itu yang harus dikejar sampai pertengahan Desember supaya KEK Arun Lhokseumawe bisa diresmikan sesuai target. Kalau semua kompak dan punya komitmen yang sama, kami yakin bisa dikejar. Karena yang belum selesai, persoalan birokrasi saja," tambah Enoh.
Untuk itu, ia mengharapkan, investor baru yang berencana menanamkan modal di KEK Arun Lhokseumawe bisa menyepakati perjanjian investasi tersebut jelang Desember 2017.
KEK Arun Lhokseumawe terbentuk dari konsorsium beberapa perusahaan eksisting, yaitu PT Pertamina, PT Pupuk Iskandar Muda (PT PIM), PT Pelindo 1, dan Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA).
KEK ini juga terdiri dari tiga kawasan, yaitu kompleks kilang Arun, Kecamatan Dewantara serta Desa Jamuan yang merupakan lokasi pabrik PT KKA.
KEK Arun Lhokseumawe berfokus pada beberapa sektor yaitu energi, petrokimia, agro industri pendukung ketahanan pangan, logistik serta industri penghasil kertas kraft.
Dari sektor energi minyak dan gas akan dikembangkan regasifikasi LNG, LNG Hub/Trading, LPG Hub/Trading, Mini LNG Plant PLTG dengan pengembangan pembangkit listrik yang ramah lingkungan (clean energy solution provider).
Infrastruktur logistik juga dikembangkan untuk mendukung input dan output dari industri minyak dan gas, petrokimia dan agro industri, melalui peningkatan infrastruktur pelabuhan dan dermaga berstandar Internasional.
Dengan potensi dan peluang yang dimiliki, proyeksi nilai investasi KEK Arun Lhokseumawe adalah sebesar Rp3,8 triliun dengan potensi penyerapan tenaga kerja sebanyak 40.000 orang pada 2021.
Pewarta: Satyagraha
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2017
