Jakarta (ANTARA News) - Defisit anggaran yang dikelola pemerintah jangan sampai menekan sektor swasta sehingga perlu pengelolaan yang cermat sembari menjaga rasio utang terhadap Pertumbuhan Domestik Bruto (PDB) tidak membengkak.

"Defisit anggaran pemerintah pada dasarnya menyebabkan crowding out (meningkatnya pembiayaan dari) investasi swasta, yang tentu semakin menekan sektor swasta di tahun 2018," kata Anggota Komisi XI DPR Ecky Awal Mucharam dalam keterangan tertuls, di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, salah satu hal yang perlu disorot adalah tidak optimalnya kinerja penggunaan utang yang dikelola pemerintah.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu berpendapat, indikasi dari hal tersebut dapat dilihat dari besarnya sisa lebih pembiayaan anggaran pada tahun 2015 dan 2016.

Untuk itu, ia mengemukakan bahwa pemerintah perlu menetapkan target penerimaan pajak yang kredibel karena realisasi yang meleset akan memperlebar defisit anggaran.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pelaksanaan belanja pemerintah yang lebih efisien bisa mengurangi beban anggaran dan menahan pelebaran defisit fiskal.

"Kalau kita bisa mengurangi belanja yang tidak perlu maka defisit sangat bisa dikurangi," kata Sri Mulyani dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah di Jakarta, Kamis (14/9).

Sri Mulyani mengatakan untuk mendorong efisiensi belanja tersebut, maka desain program perencanaan anggaran harus disusun secara matang, sejak proses penyusunan hingga penyaluran dana.

Namun, bila desain program itu telah tersusun dengan baik dan kinerja penyerapan anggaran ternyata masih belum memadai, maka berarti manajemen organisasi tersebut belum efisien.

Menkeu dalam sejumlah kesempatan lainnya mengatakan defisit anggaran pada periode akhir Agustus 2017 mencapai 1,65 persen terhadap produk domestik bruto atau sekitar Rp224,3 triliun.

Sri Mulyani menjelaskan defisit anggaran tersebut berasal dari penerimaan perpajakan yang hingga 31 Agustus 2017 telah mencapai Rp780,03 triliun atau 53 persen dari target dalam APBN-P.

Pewarta: Muhammad Razi Rahman
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2017