"Kalau memang itu menjadi suatu keputusan partai (rekomendasi), maka kami mempunyai kewajiban untuk melaksanakan itu," kata Ketua DPD PDIP Jatim Kusnadi saat menemani Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bertemu Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini di rumah dinasnya, Senin.
Menurut dia, kalau ada satu atau lebih di antara kader PDIP yang tidak setuju atas rekomendasi DPP PDIP yang akan segera diumumkan pada 15 Oktober itu, maka sanksinya adalah dipecat.
"Sistem partai akan ditegakkan. Kalau ada pelanggaran disiplin, pasti akan ada sanksi. Ya dipecat," ujarnya.
Bahkan, lanjut Kusnadi, kader dilarang bertanya soal keputusan partai tersebut. "Kalau keputusan partai sudah A, keputusan partai sudah harus dilaksanakan, titik," ujarnya.
Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto sebelumnya mengaku mendapat perintah dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk meminta masukan kepada Tri Rismaharini, salah satu itemnya terkait Pilkada Jawa Timur.
"Saya meminta masukan sesuai dengan penugasan ibu Megawati kepada bu Risma. Soal masukannya seperti apa, masih dirahasiakan. Tunggu tanggal mainnya," kata Hasto.
Saat ditanya kenapa harus menemui langsung Risma, Hasto mengatakan dengan melakukan pertemuan secara langsung seluruh, maka ekspresi dan pesan khusus akan mudah disampaikan.
"Kalau melalui telepon kan sekarang tidak aman. Maksudnya, kalau pesan dari bu Mega disampaikan ke bu Risma melalu telepon nanti yang lainnya mendengar," katanya.
Hasto mengatakan bahwa pertemuannya dengan Risma khusus untuk berdiskusi dan menyampaikan pesan dari Megawati. "Bu risma siap membantu apa yang menjadi gagasan besar dari bu Mega," katanya.
Dari pertemuan ini, muncul spekulasi bahwa PDIP akan mengusung pasangan Saifullah Yusuf (Gus Ipul)-Tri Rismaharini, Gus Ipul-Abdullah Azwar Anas araupun juga Risma-Anas. Bahkan bisa juga akan mengusung Khofifah Indar Parawansa yang juga salah satu kader terbaik NU.
(T.A052/I007)
Pewarta: Abdul Hakim
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2017
