Pemerintah perlu dorong dunia usaha kurangi plastik

Pemerintah perlu dorong dunia usaha kurangi plastik

Ilustrasi - Diet Kantong Plastik (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah perlu mendorong dunia usaha untuk mengurangi penggunaan plastik dalam rangka mengurangi tingkat sampah plastik yang berlebihan yang kerap ditemukan di sejumlah daerah.

"Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian, juga harus mendorong dunia usaha untuk melakukan perubahan," kata Koordinator Nasional Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik, Rahyang Nusantara dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.

Menurut dia, sangat penting bagi pebisnis yang menjadi produsen untuk segera mengambil tindakan bertanggung jawab atas sampah pasca konsumsi dari produk mereka.

Ia menegaskan, salah satu caranya adalah dengan mendesain ulang kemasan sehingga memiliki nilai daur ulang yang tinggi dan juga menarik kembali kemasan pascakonsumsi untuk dilakukan daur ulang.

"Berjalannya dunia usaha perlu diiringi dengan upaya melindungi lingkungan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Lingkungan yang rusak pasti juga akan berdampak pada dunia usaha," ucapnya.

Sebagaimana diketahui, Greenpeace Indonesia bersama dengan Aliansi Zero Waste Indonesia (AZWI) telah menyampaikan hasil audit sampah plastik dari berbagai lokasi di Indonesia.

LSM tersebut mengingatkan pada saat ini, sekitar 6.500-7.000 ton sampah per hari dihasilkan di Jakarta atau kira-kira hampir setara 4 persen dari total timbunan sampah secara nasional, yang mencapai sekitar 178.082,19 ton per hari.

Sedangkan data yang dipublikasikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2016 menunjukkan komposisi sampah pada tahun 2011 di Jakarta sebesar 14 persen.

"Akar utama permasalahan dari pencemaran sampah plastik saat ini adalah dominannya kebijakan dan pola pikir pragmatis, gaya hidup instan dan budaya buang yang tidak bertanggungjawab, serta perilaku produsen yang mengoptimalkan keuntungan semata dengan meninggalkan sebagian besar tanggung jawabnya," ucapnya.

Sayangnya, penegakan aturan perluasan tanggung jawab produsen yang terdapat dalam UU No 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah terkesan jalan di tempat.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman mengusung upaya penanganan sampah plastik laut yang dilakukan pemerintah dalam Konferensi Our Ocean yang diselenggarakan Uni Eropa di Malta, Jumat.

Deputi Bidang Kedaulatan Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman Arif Havas Oegroseno dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (7/10), mengatakan, Indonesia menyampaikan rencana aksi nasional penanganan sampah plastik laut yang telah disusun pemerintah guna mengatasi masalah tersebut dalam konferensi itu.

"Kami telah menyusun sebuah rencana aksi nasional yang kokoh sebagai peta jalan untuk mengatasi sampah plastik laut supaya kami dapat mengurangi hingga 70 persen sampah plastik pada tahun 2025," katanya.

Tidak hanya mengatasi sampah di hilir, menurut Havas, di dalam rencana aksi nasional tersebut, pemerintah Indonesia juga berupaya mendorong pembersihan sungai dan pantai.

Pewarta:
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2017

Komentar