PBSI harapkan yang terbaik terkait rencana pembubaran satlak

PBSI harapkan yang terbaik terkait rencana pembubaran satlak

Sekjen PBSI, Achmad Budiarto. (ANTARA News/ Lia Wanadriani Santosa)

Jakarta (ANTARA News) - Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) mengharapkan pemerintah memutuskan yang terbaik terkait wacana pembubaran Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima).

Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat PBSI Achmad Budiharto menilai pihaknya dan seluruh cabang olahraga sejatinya ingin mendapatkan bantuan pemerintah dengan cara yang tidak berbelit-belit.

"Itu terserah pemerintah, tapi yang pasti saya kira semua cabang olahraga pasti ingin mendapatkan bantuan dari pemerintah dengan cara yang mudah dan tidak berbelit-belit, agar segera bisa digunakan untuk meningkatkan performa atletnya," kata Budi dalam pesan singkatnya di Jakarta, Senin.

Rencana pembubaran Satlak Prima ini menyeruak, terutama setelah prestasi Indonesia terpuruk pada SEA Games 2017 yang hanya menempati posisi kelima, dengan raihan 38 medali emas, 63 perak dan 90 perunggu yang merupakan prestasi terburuk Indonesia selama berkiprah di ajang SEA Games.

Kinerja Satlak Prima semakin menyedot perhatian setelah ada kasus atlet tolak peluru peraih emas, Eki Febri Ekawati terpaksa membayar akomodasi sendiri selama Pelatnas.

Proses birokrasi penyaluran dana pemusatan latihan nasional yang ada selama ini dinilai terlalu panjang, secara serta-merta disebut sebagai biang kerok masalah.

Dengan pembubaran Satlak Prima, banyak pihak mengharapkan pengambilan keputusan makin cepat, serta tidak ada lagi masalah yang menyangkut pendanaan seperti keterlambatan soal uang saku, pembelian peralatan baru dan kebutuhan pelatnas lainnya.

Akan tetapi, bagi sebagian lainnya rencana pembubaran tersebut kontraproduktif, mengingat waktu yang terbatas di mana Indonesia akan berlaga sekaligus menjadi tuan rumah ajang Asian Games 2018 yang menyisakan waktu 10-11 bulan ke depan.

Menurut Budi, dengan waktu yang tinggal sedikit itu, program kerja yang selama ini ada di Satlak Prima, akan lebih baik diambil alih langsung oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

"Dan jika tidak dibubarkan, kami harap pelayanan dan dukungan ke cabang olahraga lebih tanggap akan kebutuhan, efisien, cepat dan mudah," tutur dia menambahkan.

Pewarta:
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © ANTARA 2017

Komentar